Riauaktual.com - Saat ini situasi dan kondisi di berbagai wilayah di Indonsia termasuk di Kuansing tengah mengalami berbagai krisis. Seperti krisis disintegrasi bangsa, krisis politik, krisis sosial dan beberapa krisis lainnya.

Mencermati situasi seperti itu maka, bupati harus lebih memperkuat sinergi dan dukungannya terhadap semu instansi vertikal yang ada di daerah ini

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi saat berbincang-bincang dengan wartawan, hari ini di Teluk Kuantan. Dikatakannya, saat ini negara Indonesia termasuk Kuansing sedang menghadapi situasi cukup memprihatinkan yakni ancaman disintegrasi bangsa, dalam hal ini disebabkan oleh berbagai krisis seperti krisis ekonomi global yang tentunya berimbas pada daerah, krisis sosial termasuk juga krisis politik.

Menanggapi kondisi tersebut maka pemerintah dalam hal ini bupati agar lebih serius menjalin sinergi dan memberikan dukungan terhadap instansi vertikal. Dukungan tersebut tentunya melalui anggaran.

Oleh sebab itu, anggaran tersebut harus dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum di sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi.

Adapun instansi vertikal tersebut ujar musliadi adalah kepolisian, TNI, kejaksaan dan instansi vertikal lainnya.

Seperti dukungan pemberantasan PETI, narkoba di Kuansing oleh aparat kepolisian, hal tersebut tentu perlu dukungan dana operasional. Begitu juga dengan Kejari Kuansing, dimana pemerintah harus memberikan dukungan agar TP4D yang dibentuk bisa berjalan dengan maksimal.

Kemudian dukungan itu juga perlu diberikan kepada TNI. Selain bertugas mempertahankan keutuhan bangsa dan negara ini, TNI saat ini diberi tugas oleh negara untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. "Apalagi, peluang terjadinya karhutla di Kuansibg tergolong tinggi," ujarnya. (am)