SIAK (RA) - Bupati Siak, Drs H Syamsuar mengatakan, lima tahun memimpin Siak masih banyak komplen dari masyarakat dan DPRD tentang masalah data masyarakat yang dinilai tidak valid. Sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran.

Karena itu, Syamsuar meminta penanganan kemiskinan dimulai dengan data awal yang benar. Bila data kemiskinan keliru, maka penangulangan kemiskinan tidak akan selesai.

"Akurasi dan validitas data merupakan syarat mutlak tolak ukur untuk menunjang penanganan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pendataan yang benar bertujuan agar tidak tersangkut akan hukum," kata Syamsuar, Senin malam kala membuka rapat Pembahasan Bantuan Keuangan Riau Tahun 2017 dan Pendataan Klarifikasi Data Penduduk Miskin sekaligus membicarakan Persiapan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Kabupaten Siak.

Hadir pada rapat tersebut, Wakil Bupati Alfedri, Sekretaris Daerah T Hamzah, Asisten I, II dan III, Kepala SKPD, Camat dan pejabat terkait.

"Jangan sampai angka kemiskinan di Siak semakin tinggi. Pendataan kita buat dan harus dicek. Dulunya untuk meyakinkan kebenaran data perlu diadakan musyawarah, tetapi sekarang tak ada dilakukan lagi. Kami tidak akan mempermasalahkan kalau datanya memang benar," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Siak, Jasril menanggapi positif ide Bupati Syamsuar. "Data statistik memang terus bergerak, karena itu upaya untuk mengupdate per 6 bulan itu bagus," tuturnya.

Disamping itu, terkait persiapan HAKI, Syamsuar meminta rembukan dari semua pihak untuk persiapan pelaksanaannya. "Kita diminta memperingati kegiatan HAKI di Riau. Disamping berlangsung di Pekanbaru, saya ingin meminta masukan karena kita tak punya anggaran ini, malam ini kita dudukkan apa yang mungkin kita akan buat," tambah Syamsuar. (jas)