EKONOMI (RA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan BBM satu harga di Papua merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian Papua ke arah yang lebih baik. 

 

Singapura telah beberapa kali mencoba untuk menghambat program tax amnesty. Terakhir, terdapat kabar bahwa peserta tax amnesty akan dikriminalisasi oleh Singapura. Hal ini pun segera direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

Sri Mulyani pun mempunyai syarat untuk yang ingin bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menyebut, Kemenkeu merupakan jantung bangsa. Instansi super sibuk ini tidak hanya mengatur keuangan negara, tapi mengatur juga keuangan untuk seluruh instansi lainnya. 

 

Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya: 

 

Rugi Rp800 M Terapkan BBM Satu Harga, Jokowi: Itu Urusan Pertamina 

 

Kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian Papua ke arah yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari, untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum. 

 

Sebagaimana yang sebelumnya dilaporkan Dirut Pertamina, bila kebijakan tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar Rp800 miliar. Meski demikian, Presiden Jokowi bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. 

 

Salah satu solusi yang disebutkan Presiden ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya. "Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp6.450 per liter untuk premium," tegasnya seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden. Presiden Jokowi juga meyakini, Pertamina mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. 

 

Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya. "Sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," ucapnya. Tentunya upaya mewujudkan kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat tersebut tidak melulu menjadi tanggung jawab pemerintah dan BUMN saja, tapi juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. 

 

Pemerintah daerah misalnya, Presiden meminta pemerintah daerah untuk turut berperan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. "Kadang-kadang kebijakan itu pelaksanaan di lapangan tidak diikuti. Bisa terjadi salah pengertian. 

 

Kapolda di sini juga harus ikut mengawasi betul-betul harga itu memang sampai di masyarakat," terangnya. Selain itu, Presiden juga meminta Pertamina untuk menyoroti harga BBM di tingkat penyalur dan pengecer. Presiden tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga yang terlalu besar bila BBM tersebut telah sampai di tangan masyarakat. 

 

"Saya juga titip, harga di APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) saya harapkan juga sama ketika sampai di masyarakat. Jangan sampai nanti dibeli segelintir orang untuk dijual lagi dengan harga yang berbeda. Itu yang saya tidak mau. Harganya harus harga di masyarakat, jadi cara penyalurannya harus benar," ucapnya.

 

Presiden pun memastikan bahwa dirinya akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Terhadap semua kabupaten ataupun wilayah yang ada di Papua, Presiden kembali menegaskan bahwa hanya satu harga BBM yang berlaku. "Saya selalu cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Seperti di Paniae, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintan, di Jayawijaya, dan Lani Jaya saya harapkan juga sama," tegasnya.

 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta kebesaran hati dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. Dirinya masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran. 

 

"Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (premium) kemudian menjadi Rp25 ribu per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp40 ribu itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," ujar Presiden sekaligus menutup sambutan saat meresmikan kebijakan BBM satu harga. 

 

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

 

Syarat Dapat Kerja dari Sri Mulyani

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan jantung bangsa. Instansi super sibuk ini tidak hanya mengatur keuangan negara, tapi mengatur juga keuangan untuk seluruh instansi lainnya. Tugas berat Kemenkeu tidak berhenti di situ, Kemenkeu juga dibebankan dengan tugas mencari sumber-sumber pendapatan negara.

 

Misalnya saja Direktorat Jenderal Pajak yang ditargetkan mencari penerimaan negara melalui sektor pajak sekira Rp1.000 triliun per tahunnya. Oleh karena itu, para pegawai di Kemenkeu pun harus yang memiliki kualitas terbaik.

 

Dia pun mengatakan calon pegawai Kemenkeu harus lulusan terbaik dan memiliki kompetensi ilmu yang tinggi Langkah Sri Mulyani Hadapi Singapura Dinilai Luar Biasa Singapura telah beberapa kali mencoba untuk menghambat program tax amnesty. Terakhir, terdapat kabar bahwa peserta tax amnesty akan dikriminalisasi oleh Singapura. 

 

Hal ini pun segera direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghubungi otoritas terkait di Singapura pada 16 September lalu. Hal ini diapresiasi oleh anggota Komisi XI DPR. "Singapura sempat beberapa kali menghambat. 

 

Tapi Ibu Sri Mulyani memberikan respons yang luar biasa dengan cara telefon langsung. Ini sangat luar biasa," kata Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta. Seperti diketahui, tax amnesty beberapa waktu lalu kembali menemui hambatan dari Singapura. Pasalnya, lembaga internasional yang bertugas menangani masalah pencucian uang, Financial Action Task Force (FATF) akan memanfaatkan program pengampunan pajak untuk menahan para Wajib Pajak (WP) dengan alasan penghindaran pajak. 

 

Sri Mulyani pun meyakinkan otoritas Singapura bahwa dana yang dilaporkan dalam tax amnesty tidak perlu diperiksa. Pasalnya, dana tersebut telah diizinkan untuk masuk ke Indonesia tanpa diketahui asal muasalnya. (okezone.com)