RIAU (RA) - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menyebutkan, penundaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik berupa DAK (Dana Alokasi Khusus ( dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk tahun ini mencapai Rp 133 miliar. Ini jadi berdampak pada kegiatan yang harus dirasionalisasi.

"Secara resmi atau tertulisnya kita memang belum menerma berapa besarannya.  Tapi berdasarkan hasil perbincangan diperkirakan penundaan penerimaan itu mencapai Rp 133M.  Ini akan kita carikan solusinya dengan pendapatan lain. Sehingga dengan penundaan penerimaan ini tidak mengganggu gaji pegawai," sebutnya menjelaskan.

Saat disinggung mengenai kegiatan yang kena dampak rasionalisasi, Politisi Demokrat Dapil Kota Peksanbaru ini menjelaskan, seperti anggaran perjalanan dinas baik yang ada di Pemprov maupun di DPRD Riau.

Kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung pada masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang pengerjaannya bisa ditunda pelaksanaan akan dilakukan penundan dulu.Semenara itu saat disinggung lagi apakah Pemprov sudah menyerahkan KUA-PPAS Perubahan 2016, dijawab oleh sapaan akrab Dede ini belum.

Dirinya brharap untuk segera disampaikan iar segera untuk fdilakukan pembahasan, mengingat waktu sudah sempit.  "Kalau sudah dikirim minggu depan, diperkiraklan aklhir September atau awal Oktober sudah bisa disahkan", sebutnya lagi sembari berharap.