SELATPANJANG (RA) – Kemiskinan masih mendera di Kabupaten Kepulauan Meranti. Setiap tahun angka pengangguran semakin meningkat dan menambah grafik kemiskinan di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia tersebut.

Investor baik luar negeri maupun dalam negeri terlihat enggan menanam investasi di Meranti bahkan terkesan investor yang hanya datang dan melihat lihat namun tidak kembali untuk menanam investasi.

"Ketersediaan sarana dan prasarana penting menunjang kehadiran investor masih belum terbereskan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti seperti ketersediaan minyak, daya listrik, air bersih dan infrastruktur. Empat penyebab inilah yang menimbulkan surut niat investor untuk melakukan investasi di Meranti," kata Tarmizi warga Meranti.

Menurutnya, kemiskinan dan angka pengangguran wajar terus meningkat dan menambah beban daerah untuk keluar dari pandangan sebagai daerah tergolong miskin dan sulit untuk maju.

"Jika tidak ada investor masuk tentu tidak ada pembukaan lapangan pekerjaan. Inilah yang perlu di perhatikan. Saya merasa aneh fasilitas atau sarana penunjang untuk mendatang investor ini tidak pernah di bereskan oleh Pemkab, lobi pemkab ke Pertaminan ternyata gagal, begitu juga lobi dengan PLN guna menambah daya listrik di Meranti juga masih gagal, Meranti masih mengalami deficit hingga kini," katanya.

Dirinya bespekulasi adanya pembiaran secara terang terangan yang dilakukan Pemda Meranti sehingga sarana prasarana umum itu hingga kini masih belum terbenah secara baik.

"Masyarakat belum tersadarkan atas pembiaran yang sengaja dilakukan pemkab contohnya krisis ketersediaan air bersih, kita miliki asset PDAM namun tidak di operasikan padahal operasi PDAM salah satu menghilangkan krisis air bersih. Selain itu ialah soal Jembatan selat rengit yang pekerjaannya tidak selesai, andai proyek JSR tidak dipaksa dan di alihkan ke infrastruktur jalan tentu setidaknya sudah menuntaskan persoalan krisis infrastruktur di Meranti," katanya.

Sementara di tempat terpisah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Irwan Msi dalam pidatonya di rakor Bersama Panja MEA dan BKSP DPR RI secara gamblang mengaku bahwasanya Kepulauan Meranti masih sulit untuk keluar dari kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi bahkan Kepulauan Meranti termasuk daerah termiskin di Provinsi Riau dan masuk top 10 daerah termiskin di Indonesia.

"Jika bicara masalah MEA Meranti masih tertinggal jauh, masalah yang dihadapi harga Sembako masih tinggi, sulitnya mendapat pekerjaan," kata Bupati. (don)