PEKANBARU (RA)  - Hampir semua Fraksi di DPRD Pekanbaru menilai Pemko Pekanbaru, masih lemah dalam pencapaian target PAD tahun 2015 lalu.

Hal itu disampaikan, saat rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru 2015, Senin (25/7), yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH dan Wakilnya Sigit Yuwono, serta Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi.

Bahkan Fraksi PAN, Gerindra, PKB, Hanura, Gabungan (PPP PKS NasDem) dan Fraksi PDI Perjuangan, mengkritik sistem di tubuh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak bisa merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ketidak siapan dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, PAD yang tidak sesuai target, serta kinerja pemko dan SKPD yang lemah dalam realisasi anggaran sangat kita sesalkan. Kami di Fraksi PAN mempertanyakan apakah adanya kebocoran terhadap realisasi anggaran tersebut?," ujar juru bicara Fraksi PAN Puji Daryanto.

Puji juga menyentil, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemerintah Firdaus-Ayat menunjukkan bahwa banyak penataan administasi dan terutama tata kelola aset tidak dilakukan dengan baik. Bahkan, secara garis besar Fraksi PAN menilai belanja daerah belum optimal dan belum cermat.

Sementara Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hj Sri Rubiyanti SIP juga menilai masih ada kelemahan dalam tata kelola APBD tahun 2015, baik pendanaan maupun pengeluaran.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pengeluaran daerah bebasis akutabilitas, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian.

“Masih ada kelemahan pembangunan daerah dari hasil BPK RI, kas daerah belum tertib, Aspek keuangan banyak penurunan. Mengapa terjadi penurunan PAD tahun 2015. Pencairan dana tidak sesuai aturan yang berlaku. Tidak didukung dengan data yang berlaku,” ucapnya.

Juru Bicara Fraksi PKB, Zaidir Albaiza SH MH juga menyebut, dengan diberikannya WDP kepada Pemko Pekanbaru terhadap keuangan daerah tahun 2015, Itu artinya belum maksimal dalam pengelolaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mulai dari anggaran dan pelaporan.

“Dibutuhkan keseriusan agar hasil maksimal terutama menata SKPD dalam pembangunan kota kedepan sehingga Pemko merebut kembali WTP yang telah hilang,” harapnya.

Hal tak kalah penting juga disampaikan juru Bicara Fraksi Hanura, H Darnil yang meminta agar perlu penyempurnaan sistem. Pemko Pekanbaru harus menggunakan tata pengeloaan yang baik dan akuntabilitas dengan laporan keuangan.

“Potensi belum digarap secara maksimal. Pemko harus memperhatian perbaikan oleh BPK untuk meningkatkan kinerja yang akan datang,” pintanya.

Hal senada juga di utarakan juru Bicara Fraksi PPP PKS NasDem, Zulfan Hafiz melihat bahwa PAD masih sangat memprihatinkan dan jauh dari target yang diharapkan. Dengan realisasi 47,45 persen, artinya pencapaian masih dalam batas yang belum maksimal dan belum tercapai.

“Apa alasan PAD dari target Rp1 triliun yang terelasisasi hanya Rp400 miliar lebih. Tidak Ada program dalam pencapaian target dalam PAD,” tegasnya.

Dan, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ruslan Tarigan mendesak agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru agar seluruh wajib pajak dapat dikelola secara sistem online sehingga transparan.

“Sistem online harus diberlakukan ke seluruh wajib parkir terutama pajak parkir, pajak hiburan dan pajak lainnya supaya tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan PAD,” tandasnya. (DWI)