RIAUAKTUAL.COM - Bersamaan dengan momen hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, puluhan massa yang menamakan diri sebagai relawan perjuangan demokrasi (Repdem) menggelar aksi di kantor DPRD kota Pekanbaru, Senin (2/5/2016).

Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mengenai karut marut dunia pendidikan yang terjadi di Riau dan Pekanbaru saat ini. Puluhan massa yang berorasi di depan kantor DPRD Kota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru ini, disambut oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnain dan Anggota Komisi III, H Marlis Kasim.

Sedikitnya ada empat tututan yang disampaikan oleh Repdem Provinsi Riau, diantaranya, menolak segala bentuk liberalisasi dan komersial pendidikan.

Kemudian yang kedua, massa menuntut kepada segenap pemangku kepentingan untuk mengembalikan khitah pendidikan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia.

Ketiga, menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan ketersediaan, peningkatan mutu dan sarana pendidikan, serta akses seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dan terakhir, massa mendesak Pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah daerah segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan gratis dari sekolah dasar sampai sarjana tanpa embel-embel apapun.

Neldy Saputra, Korlap Repdem saat ditemui usai aksi menyatakan, bahwa aksi yang dilakukan hari ini ingin menagih janji untuk mensejateraan rakyat Pekanbaru dalam pendidikan.

"Kami menginginkan Perda pedidikan yang gratis mulai dari SD hingga Sarjana, bisa diberlakukan di Kota Pekanbaru saat ini. Sehingga tidak ada lagi anak-anak saat ini yang putus sekolah," ujar Neldi Saputra.

Sementara itu, massa lainnya Ani, IRT di Pekanbaru ini juga mengaku bahwa anaknya terpaksa harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah, bahkan hal tersebut juga sudah pernah disampaikan kepada DPRD Kota Pekanbaru namun tidak ada tanggapannya.

"Sudah pernah saya sampaikan tapi tidak ada tanggapan. Bahkan saya sempat berkeinginan menjual ginjal untuk biaya sekolah kedua anak saya. DPRD Kota Pekanbaru hanya janji saja karena sudah lama kami menyampaikan ini," ungkap Ani.

Sementara itu, Zurkarnain saat menerima aksi demo mengatakan, pihakya di DPRD Kota Pekanbaru sangat mendukung keinginan dari aksi pendemo.

"Kami sudah mengajukan suatu Ranperda pendidikan Kota Pekanbaru, yang nantinya menjadi Perda yang mengatur pendidikan Kota Pekanbaru secara gratis dan tidak adanya embel-embel dengan pembayaran yang lainnya. Jika ada Perda ini nantinya setiap regulasinya bisa diatur. Pendidikan gratis yang bermutu, nantinya dibantu dari dana APBD, mulai dari tinggkat SD sampai SMA. Kalau bisa digratiskan semua, yang kita utama nantinya pada sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta akan mengiringi. Kita sudah mengajukan ini mudah-mudahan akan segera dibahas dan pada tahun 2017 bisa terealisasi," ujar Zulkarnain.

Sementara itu, menanggapi adanya keluhan massa terkait anaknya yang putus sekolah, anggota Komisi III yang lainnya H Marlis Kasim berjanji akan membantu agar anak dari Ibu Ani bisa kembali sekolah.

"Masalahnya Ibu Ani ini belum membuat laporan secara khusus ke Komisi III dan kami baru menerima laporan dari Ibu Ani ini, dan tentunya setelah mendengar adanya keluhan ini tentu kami akan membahas dan mendiskusikan dengan komisi, dinas terkait dan pihak sekolah SMA Tri Bakti," ucap H Marlis Kasim.

Setelah puas dengan pemaparan dan jawabab Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, massa pun membubarkan diri dengan tertib.


Laporan : DWI