Riauaktual.com - Putusan Mahkamah Internasional International Court of Justice/ICJ) pada Jumat (19/7/2024), yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal, menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Sebab, Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialague di Singapura beberapa waktu lalu. 

Putusan ICJ juga menjadi angin segara bagi kemerdekaan Palestina, agar bisa membuka mata dunia, serta pentingnya solusi dua negara.

"Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konsititusi kita, untuk turut serta memelihara perdamaian dunia," kata Pakar Hubungan International Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam Gelora Talks bertema 'Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ?', Rabu (24/7/2024) sore.

Indonesia saat ini, kata Teuku Rezasyah, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya diangggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional.

Jadi Pemain Global

Sekjen Parti Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama. Jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan.

Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya. "Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan (Prabowo) adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya," tegasnya.

Dikatakan Mahfuz, peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional. Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB.

Sementara itu, Sejarawan dan Tokoh Agama Babeh Haikal Hassan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke dua negara.

"Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa dan lain-lain," kata Babeh Haikal.

#PRABOWO