Riauaktual.com - Aksi kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berujung tewasnya puluhan warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu, (16/7/2022) lalu. Insiden ini menambah daftar peristiwa kekerasan di wilayah paling timur Indonesia itu. Khususnya di wilayah-wilayah konflik, termasuk Nduga.

Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menuturkan, dapat diduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dengan berbagai mata pencaharian lainnya. 

“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua”, ujar Yorrys dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘KKB Papua Kembali Berulah, di mana Kehadiran Negara?,” di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022)

Anggota DPD RI dari Dapil Papua ini juga menyatakan bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI. “Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun Papua melalui Otsus Jilid II, Egianus Kogoya dan Anggotanya, memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama”, ungkap Yorrys.

Lebih lanjut, Yorrys juga menjelaskan bahwa kejadian Nduga ini bukan pertama kali. Belum lagi aksi-aksi sporadis lainnya. Atas dasar itu, Ketua Komite II DPD RI ini meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya. 

“Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB”, ujar Yorrys yang juga merupakan putra kelahiran Serui, Papua ini.

Di kesempatan sama, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata. 

“Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia ternaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Dave.

Sementara Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer. Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis. 

“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor-timor. Pendekatannya hukum bukan militer,” kata Arsul.