PEKANBARU (RA) – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi anggaran proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (25/6/2026).
Pada persidangan kali ini, majelis hakim menjadwalkan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum Abdul Wahid.
Salah seorang anggota tim advokat Abdul Wahid menyebutkan, pihaknya akan menghadirkan ahli Hukum Administrasi Negara, Djohermansyah Djohan.
"Hari ini kami hadirkan saksi ahli hukum administrasi negara, Bapak Djohermansyah Djohan, dari Kemendagri," ujarnya kepada riauaktual.com jelang persidangan.
Nama Djohermansyah Djohan bukan sosok asing di Riau. Ia pernah dipercaya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau pada akhir 2013.
Berdasarkan Keputusan Presiden yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Djohermansyah ditunjuk sebagai Plt Gubernur Riau pada 15 November 2013 dan kemudian dilantik oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, pada 21 November 2013.
Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Provinsi Riau setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur nonaktif Rusli Zainal dan Wakil Gubernur H.R. Mambang Mit.
Djohermansyah menjabat hingga dilantiknya gubernur definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah Riau 2013 pada Februari 2014.
Selain pernah memimpin Provinsi Riau, Djohermansyah juga dikenal sebagai birokrat senior. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Saat ini, Djohermansyah aktif sebagai akademisi dan pakar otonomi daerah yang kerap dimintai pandangan terkait berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara.
Pantauan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid telah tiba di lokasi persidangan sekitar pukul 09.30 WIB. Sementara hingga berita ini diterbitkan, persidangan belum dimulai dan para pihak masih menunggu agenda sidang dimulai.
