JAKARTA (RA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menyetujui usulan agar dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup berstatus nonaktif sementara saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tanpa harus mengundurkan diri.
Pernyataan tersebut disampaikan Agun merespons masukan akademisi Universitas Indonesia dalam rangkaian meaningful participation atau partisipasi bermakna penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Menurutnya, ASN dari berbagai instansi semestinya diberi kesempatan untuk maju dalam kontestasi legislatif sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai rangkap jabatan politik kenegaraan.
"Kecuali jabatan-jabatan politik kenegaraan yang memang tidak boleh dirangkap. Tapi kalau soal usulan dosen ASN cukup berstatus nonaktif sementara, kan tidak ada urusannya dengan perangkapan jabatan. Tidak ada masalah saya, setuju saja," ujar Agun melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menilai kampus dan mahasiswa perlu dilibatkan lebih luas dalam pendidikan politik. Lingkungan perguruan tinggi, menurutnya, dapat menjadi ruang debat publik yang sehat untuk memperkuat pemahaman demokrasi.
Selain persoalan pencalonan ASN, Agun turut menyoroti polemik ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Ia mengusulkan ambang batas parlemen DPR RI ditetapkan minimal dua kali jumlah alat kelengkapan dewan (AKD), atau setara sekitar 60 kursi. Usulan tersebut dimaksudkan untuk memastikan partai politik yang lolos memiliki kapasitas representasi yang merata dari Sabang hingga Merauke.
Sementara itu, Komisi II DPR RI masih menghimpun masukan dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU Pemilu. Draf regulasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
