PEKANBARU (RA) - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Bahkan, Kota Pekanbaru disebut menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan PAD. Pada tahun 2025, Pemko Pekanbaru berhasil meningkatkan PAD dari sebelumnya sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan capaian tersebut diraih melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan tidak membebani wajib pajak.
"Kita meningkatkan PAD dengan cara membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat," kata Agung, Jumat (26/6/2026).
Menurut Agung, kebijakan yang meringankan masyarakat justru mampu mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut, lanjutnya, terbukti mampu meningkatkan realisasi penerimaan dari sektor PBB karena semakin banyak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga menurunkan tarif parkir pada tahun lalu. Kebijakan tersebut turut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dari sektor perparkiran.
Agung menambahkan, Pemko Pekanbaru juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dengan memberdayakan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk turun langsung ke tengah masyarakat.
"Termasuk dalam upaya peningkatan pajak kendaraan bermotor. Kita memberdayakan kader PKK untuk turun door to door ke masyarakat menyosialisasikan dan menagih pajaknya, termasuk penyampaian SPT PBB," jelas Agung.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan pelayanan, sosialisasi, dan kemudahan bagi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD tanpa harus menerapkan kebijakan yang memberatkan wajib pajak.
