Ilustrasi (net)

Terlibat Korupsi Proyek Transmigrasi di Inhil, Dua ASN Ditahan

Rabu,26 Februari 2020 - 20:54:14 WIB Di Baca : 1656 Kali

Riauaktual.com - Dua Apatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Dua ASN ini berinisial D dan J. Kasusnya, dugaan korupsi proyek permukiman kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Sejak Rabu (26/2/2020) ini, keduanya akan dititipkan sementara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Pekanbaru untuk 20 hari ke depan.

Penahanan keduanya diketahui, setelah Jaksa menerima pelimpahan penanganan perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Rabu (26/2/2020). 

Dalam proses tahap II yang dilakukan penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau berlangsung hingga malam hari.

''Ada dua tersangka dan barang bukti yang kami terima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dalam kasus dugaan korupsi proyek permukiman kawasan transmigrasi,'' kata Kepala Ssksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, Rabu malam.

Ia mengatakan, inisial dua ASN yang bekerja di Pemprov Riau itu masing-masing tersangka J dan D.

Lebih jauh, sebut Muspidauan, dua tersangka bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat perkara rasuah itu terjadi. 

''Tersangka J merupakan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan D merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut,'' sebut Muspidawan.

Seperti para tahanan sebelumnya, untuk memastikan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keduanya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Upaya penyidik juga melakukan pemeriksaan bagi kelengkapan administrasi tahap II kedua tersangka.

''Setelah dipastikan keduanya sehat, mereka langsung dititipkan di Rutan Sialang Bungkuk untuk 20 hari ke depan,'' jelas dia.

Usai tahap II, lanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyiapkan berkas dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dia menargetkan, dalam waktu dekat para pesakitan itu akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

''Ada 10 Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum. Empat orang dari Kejati, dan 6 orang dari Kejari Inhil,'' ungkap Muspidauan.

Sebelumnya, perlakuan yang sama juga diberikan kepada tiga orang tersangka dari pihak swasta. Mereka adalah MS dan GT selaku rekanan proyek dari PT Bahana Prima Nusantara (BPN), serta MSH selaku konsultan pengawasan dari CV Saidina Consultant. Keduanya telah ditahan pada pekan lalu. 

Untuk diketahui, perkara tersebut terjadi pada waktu bulan Juli hingga Desember 2016. Dimana, dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati Riau, tempat kejadian perkara berada di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, Inhil.

Berdasarkan data yang dihimpun, pengerjaan proyek itu menggunakan biaya yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016. Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan adalah Disnakertrans Provinsi Riau.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasimasing-masing sebesar Rp24.018.503.200 dan Rp19.315.574.036 atau 80,41 persen realisasi tesebut di antaranya digunakan untuk pekerjaan pembangunan pemukiman penduduk sebanyak 146 unit dengan nilai sebesar Rp15.683.315.000.

Pengerjaan itu dituangkan dalam surat perjanjian (kontrak) antara KPA selaku PPK dengan PT BPN Nomor : 305/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016. Nilai kontraknya Rp16.229.895.000. Jangka waktu penyelesaiannya selama 120 hari kelender dan pada 25 Desember 2016 harus sudah selesai.

Namun, dalam proses pelaksaan pekerjaan, kontrak tadi diubah. Dari Adendum I Nomor : 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016, yaitu mengatur pengurangan pekerjaan sebesar Rp141.000.000 dan penambahan pekerjaan  sebesar Rp1.710.342.000.

Sehingga mengubah nilai kontrak menjadi Rp17.799.201.000. Jangka waktu pelaksanaannya 150 hari kelender atau berakhir 13 Januari 2017. Kemudian pada Adendum II Nomor 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 22 Desember 2016, yaitu mengatur pengurangan volume pekerjaan dengan mengubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp15.683.315.000. Pengurangan itu di antaranya adalah penyiapan lahan dari 368 hektare menjadi 160 hektare.

Pembangunan jalan desa sepanjang 2 kilometer dan jalan poros sepanjang 5 kilometer tidak jadi dilaksanakan sesuai dengan kontrak awal. Pengawas pekerjaan tersebut adalah CV Saidina Consultant. Nilainya sebesar Rp343.750.000. Proyek itu dinyatakan selesai sesuai dengan kontrak Adendum Nomor : 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016.

Bahkan, telah diterima melalui serahterima pertama hasil pekerjaan (PHO) Nomor BA.455/DISNAKER TRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016. Tak hanya itu, pekerjaan telah dibayar sebesar Rp15.679.721.000 dengan tiga kali pembayaran pada 29 Desember 2016. (HA)




Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com