Riauaktual.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menegaskan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab jika Ketua DPR Setya Novanto dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fahri, KPK samakin terlihat sudah terlibat dalam gerakan politik yang menjadikan Novanto target utama. Hal ini tentu akan menghancurkan seluruh bangunan negara hukum di Indonesia.

“Presiden Jokowi harus bertanggung jawab apabila hal itu terjadi,” kata Fahri kepada wartawan,” Rabu (15/11).

Sebetulnya Fahri mengakui sudah mendengar rumor terkait upaya penjemputan paksa Setya Novanto yang dilakukan malam ini. Namun, ia sempat tidak percaya dengan rumor tersebut.

“Kalau ada yang berani jemput paksa Setya Novanto, itu pasti perintah datang dari orang kuat di negara ini, sehingga aparat kepolisian khususnya, mau saja ikut-ikutan merusak lembaga negara. Saya tidak percaya bahwa kita semua sudah gila,” tegas Fahri.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya sempat tertahan, akhirnya bisa memasuki kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) malam.

Sebelumnya, penyidik KPK yang tiba pukul 21.40 WIB itu sempat disuruh menunggu di depan kediaman Novanto untuk menanti Ketua Umum Partai Golkar itu dengan kuasa hukumnya.

Menurut pantauan, penyidik KPK dikawal 12 orang polisi dari satuan Brimob. Diluar mobil Novanto terlihat ada 5 mobil Toyota Inova yang membawa para penyidik KPK.

Saat berita ini diturunkan, para penyidik lembaga anti rasuah itu masih berada di dalam kediaman Novanto dan terlihat berbincang dengan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, di ruangan depan.

Para penyidik KPK tak menjawab saat ditanya tujuan kedatangannya. Sementara Fredrich yang sebelumnya sempat ke mobilnya pun hanya berkomentar singkat.

“Mau ngambil surat kuasa,” kata Fredrich yang kembali masuk ke rumah Novanto.

Sumber : pojoksatu.id