Riauaktual.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/11). Ketua umum APKASI, Mardani H Maming yang juga Bupati Tanah Bumbu berkonsultasi dengan wakil pimpinan KPK Basaria Padjaitan dan Saut Situmorang meminta pendampingan kepada pihak KPK. Mardani ditemani oleh Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli.

Kedatangan Apkasi berkaitan dengan banyaknya sejumlah kepala daerah baik Bupati dan Wali Kota yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu belakangan ini.

"Kita komunikasi secara sehat dengan KPK karena akhir-akhir ini dari gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap sehingga kita meminta masukan kepada KPK untuk meminta data regional kita gimana jalan keluarnya seperti apa. Sehingga ada jalan yang baik," kata Mardani di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).

Dalam pertemuan tersebut, Mardani menyatakan Apkasi meminta KPK untuk membangun sistem pencegahan di setiap kabupaten sebelum melakukan penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia mengatakan terdapat enam regional pemerintah kabupaten di Indonesia dan merumuskan sistem pencegahan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

"Kita mau adanya pencegahan dulu. Karena komunikasi terlebih dahulu nanti ada di enam regional. Masing-masing meminta saran kepada KPK di setiap enam regional mana yang jadi masalah. Itu yang jadi rumusan yang sama," ujarnya.

Diketahui, setidaknya dalam beberapa bulan terakhir, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah. Setidaknya hingga Oktober 2017 terdapat 6 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Yaitu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti,Bupati Pamekasan Achmad Syafii,Wali Kota Tegal Siti Masitha,Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen,Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, dan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. (merdeka.com/wan)