BAGANSIAPIAPI (RA) - DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau mendukung Pemerintah Indonesia memperkuat industri perikanan terpadu seperti yang sedang dilakukan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.        

"Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan industri
perikanan tangkap di Natuna dan pengolahan terpadu serta "cold storage" atau gudang pendingin berkapasitas 3.000 ton di Selat Lampa," kata Anggota DPRD Rohil, Murkan Muhammad di Bagansiapiapi, minggu.        

Tetapi, menurut dia ihwal pembangunan infrastruktur bidang kemaritiman di Indonesia juga harus diberlakukan secara lebih merata hingga keseluruh kawasan perbatasan yang ada. Salah satunya perairan sekitar Pulau Jemur di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.    

Murkan, yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohil ini menilai, dengan adanya pembangunan infrastruktur bidang kemaritiman di Rohil, diharapkan ketimpangan sosial serta ancaman keamanan terhadap daerah perbatasan dan pulau terluar dapat diminimalisir.        

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini memperkuat industri
perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan membangun kawasan industri
perikanan tangkap dan pengolahan terpadu, serta "cold storage" atau gudang pendingin berkapasitas 3.000 ton di Selat Lampa.

"Artinya kita menata kembali industri perikanan kita baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan tangkap dan pengolahan terpadu di Selat Lampa.

Menurut Presiden, sebelumnya pemerintah telah menegakkan hukum untuk menghindari
penangkapan ikan ilegal dan tidak terdaftar sehingga bibit ikan dapat kembali
terjaga.        

Jokowi mengharapkan dengan adanya jeda melalui penegakan hukum tersebut, dapat
memulihkan produksi ikan karena kondisi laut yang terjaga dan pengambilan perikanan yang teratur. Kepala Negara meminta nelayan dan industri ikan untuk bersabar dalam aturan tersebut dan tidak tergesa dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan.       

"Titik-titiknya sudah kita tentukan sehingga nanti ini menjadi yang pertama bagus dan berjalan. Yang lain juga akan bergerak. Saya kira step-stepnya akan ke arah itu jadi ada peta jalan," tegas Jokowi.        

Disamping mengembangkan kawasan terpadu industri ikan, pemerintah juga akan membangun pangkalan militer di kawasan itu untuk menjaga kedaulatan NKRI.        

Menurut Presiden, sebanyak enam pangkalan terpadu yang terdiri dari matra Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan dibangun di Kabupaten Natuna. "Termasuk yang kita ingin, menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita," kata Jokowi mengakhiri. (hms)