RIAUAKTUAL (RA) - Fenomena masyarakat bergotong-royong, untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan tengah masif terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026 ini.
Dari ujung barat Sumatra di dataran tinggi Aceh, melintasi tanah Banten, Jawa Tengah, hingga Madura, warga masyarakat berbondong-bondong merogoh kocek pribadi, mengumpulkan iuran rupiah demi rupiah, dan memegang sekop untuk mengecor serta menambal jalan yang rusak parah.
Pada Minggu, 5 Juli 2026, warga di perbatasan Kampung Bukit Pepanyi (Bener Meriah) dan Kampung Telege Atu (Aceh Tengah) terpaksa melaksanakan pembangunan jalan metode rabat beton tahap ketiga secara mandiri.
"Ini merupakan ketiga kalinya kami melakukan gotong royong perbaikan jalan secara swadaya tanpa ada bantuan dana dari pemerintah," ungkap Ali, salah seorang warga setempat pada Senin (6/7/2026), dikutip dari laman Afu.id
Akses vital untuk mobilitas harian dan perputaran ekonomi perkebunan tersebut terpaksa didanai dari iuran sukarela. Hal ini terjadi karena usulan resmi yang diajukan selama bertahun-tahun selalu berakhir di laci meja pejabat tanpa realisasi.
Masih di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Kamis (2/7/2026), warga kawasan Tajuk Enang-Enang melaksanakan upacara sederhana peresmian jembatan Enang-Enang yang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Jembatan yang terletak di Kecamatan Pintu Rime Gayo itu, dibangun dengan dana sebesar Rp1 miliar yang dikumpulkan sendiri oleh warga.
Mereka juga yang secara bahu membahu memperbaiki jembatan yang rusak akibat bencana banjir yang melanda kawasan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tahun lalu.
"Hari ini jalan resmi kita buka. Warga sudah bisa melintas karena proses pengaspalan telah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," kata Sahrial Abadi, pelopor gerakan pembangunan Jembatan Enang-Enang, sambil menahan haru.
Kondisi yang jauh lebih ekstrem terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ruas jalan Kampung Awilega di Desa Karangsari, Kecamatan Angsana, dilaporkan telah dibiarkan rusak parah selama lebih dari 20 tahun. Warga setempat yang geram akhirnya melakukan iuran mulai dari nominal Rp50 ribu hingga Rp1 juta per keluarga dan dengan sengaja memasang spanduk besar berisi rincian nominal hasil iuran warga di tepi jalan.
"Kami sangat prihatin ini masih wilayah dekat dengan jalan raya provinsi... tapi sudah 20 tahun lebih tidak ada perhatian dari pemerintah. Banyak kendaraan roda dua yang kecelakaan di sini karena jalannya licin dan berlubang dalam," ujar Kepala Desa Karangsari, Suhandi.
Suhandi tidak menampik, langkah transparansi iuran warga lewat spanduk tersebut merupakan bentuk satir politik.
"Semoga Pemerintah Kabupaten Pandeglang bisa segera membangun jalan ini. Langkah ini juga bagian dari upaya menyindir pihak terkait," tegasnya.
Sindiran serupa bergema di Lebak, Banten, di mana warga urunan dari Rp20 ribu hingga terkumpul lebih dari Rp40 juta demi melakukan pengecoran jalan secara mandiri. Netizen di media sosial bahkan menyuarakan kekecewaan massal dengan mempertanyakan tanggung jawab instansi terkait.
"Gak pada malu apa ya, pemda, pempus, @KemenPU???" tulis akun Maria A. Alkaff.
Di Sukoharjo, Jawa Tengah, gerakan swadaya ini berubah menjadi pemandangan yang penuh kekesalan mendalam. Warga menggugat ketidakadilan sistemik yang mereka rasakan. Mereka adalah wajib pajak yang taat, rutin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saban tahun. Namun, ketika mereka menagih hak berupa jalanan yang aman, pemerintah daerah hanya menyuguhkan janji manis.
Bosan bertaruh nyawa menghadapi aspal yang compang-camping dan berlubang, warga Sukoharjo akhirnya memilih mengambil alih tugas negara dengan menambal jalan menggunakan uang dari dompet pribadi. Aksi patungan ini menjadi kritik tajam bahwa masyarakat merasa kontribusi finansial mereka kepada negara lewat pajak tidak berbanding lurus dengan timbal balik layanan publik yang mereka terima.
Kemudian, di wilayah perbatasan Desa Toronan dan Desa Kowel, Pamekasan, warga terpantau kompak melakukan pengecoran jalan mandiri sepanjang 250 meter secara swadaya sejak akhir Juni 2026. Amin Jabir, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan sekaligus mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan, mengatakan, fenomena ini membuktikan bahwa gotong royong sebagai kepribadian bangsa tidak pernah mati.
Di tengah keterbatasan anggaran yang kerap diklaim oleh pemerintah akibat defisit, masyarakat terbukti mampu berkorban waktu, tenaga, bahkan harta demi kepentingan bersama. Namun, Jabir mengingatkan agar fenomena ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan dan berlindung di balik kebaikan hati warga. Keterbatasan pembangunan harus dievaluasi secara kritis apakah murni karena defisit anggaran, atau ada malapraktik dalam pola perencanaan dan penganggaran birokrasi.
"Politik seharusnya menjadi penguat birokrasi. Birokrasi menyusun dan menjalankan konsep pembangunan, sementara politik memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan tepat mutu. Fungsi kontrol politik harus mengarah pada keberhasilan pembangunan, bukan menghambatnya," tegas Jabir, beberapa waktu lalu.
Jabir menilai menjamurnya gerakan swadaya ini adalah respons sosial yang alamiah. Ketika masyarakat menemui hambatan berupa kelumpuhan birokrasi, naluri bertahan hidup kolektif mereka akan muncul untuk menjaga kehidupan bersama agar tetap bergerak maju.
Menjamurnya aksi masyarakat yang mengaspal dan mengecor jalan sendiri di berbagai daerah sepanjang tahun 2026 ini adalah sebuah peringatan keras bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ketika rakyat harus patungan iuran di atas aspal rusak setelah 20 tahun diabaikan, hal itu menandakan adanya sumbatan serius dalam sistem perencanaan anggaran dan prioritas pembangunan nasional.
Pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh membiarkan negara absen terlalu lama. Pasalnya, kerelaan warga untuk menambal jalan secara mandiri lambat laun bisa bermutasi menjadi krisis kepercayaan total terhadap otoritas negara.
Jika tidak, fenomena ini bisa berkembang menjadi semacam "pembangkangan sipil", masyarakat mulai mogok bayar pajak dan memilih menggunakan uang yang dimiliki untuk mengeksekusi sendiri perbaikan infrastruktur dan pembangunan di daerahnya. Sinyal ini tampak jelas dalam aksi swadaya di Dusun Umbul Glimbung, Lampung Timur.
Warga Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan bandar Sribhawono, Lampung Timur, membuat pernyataan meminta izin tak membayar pajak ke Bupati Lampung Timur. Warga beralasan uang mereka akan digunakan untuk membangun jalan secara swadaya.
"Selamat Pagi, izin Bupati Lampung Timur, tahun ini saya nggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Grimbung. Nunggu dari pemerintah tidak kunjung dibangun, sudah rusak parah. Jadi inisiatif dari masyarakat, bangun sendiri ajalah. Pajak saya, nggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen," ujar seorang warga dengan tenang namun menohok dalam rekaman video yang beredar luas, dikutip Jumat (7/7/2026).
