JAKARTA (RA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat mencari solusi atas dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (8/7/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, didampingi Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Bupati Ade Agus Hartanto mengatakan pertemuan itu merupakan bagian dari agenda Roadshow Pemkab Inhu Jilid II yang difokuskan untuk mencari solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
"Langkah ini diambil sebagai respons cepat pasca-terjadinya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Inhu," kata Ade Agus Hartanto, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, Pemkab Inhu berharap Kemendagri dapat memberikan arahan, masukan, serta regulasi yang dapat menjadi stimulus dalam mengoptimalkan potensi PAD sehingga daerah mampu memperkuat kemandirian fiskal.
Ia menjelaskan, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat telah berdampak terhadap sejumlah program daerah, termasuk penyesuaian anggaran untuk berbagai kegiatan pembangunan.
Selain itu, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara (ASN), di antaranya keterlambatan pembayaran gaji ke-13 dan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Bupati menegaskan, konsultasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis agar pemerintah daerah dapat segera memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Menurutnya, Kemendagri siap memberikan asistensi dan supervisi agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan secara optimal.
"Kami siap memberikan asistensi agar tata kelola keuangan Pemkab Inhu tetap berjalan stabil, akuntabel, dan hak-hak ASN maupun program prioritas masyarakat dapat segera terealisasi," ujar Agus Fatoni.
Pemkab Inhu menyatakan Roadshow Jilid II merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah, sekaligus menjaga stabilitas fiskal serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu.
