INHU (RA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terus bergerak mencari solusi menghadapi tantangan keuangan daerah.
Melalui agenda lanjutan Roadshow Pemkab Inhu Jilid 2, Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto memimpin langsung kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (8/7/2026) kemarin.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfahmi Adrian serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Ade Agus Hartanto mengatakan, pertemuan itu difokuskan untuk mencari masukan, solusi, dan dukungan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah daerah pasca adanya pemotongan dana transfer pusat yang berdampak cukup signifikan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Indragiri Hulu," ujar Ade Agus, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, Pemkab Inhu berharap Kemendagri dapat memberikan arahan sekaligus stimulus kebijakan agar potensi PAD daerah dapat dioptimalkan sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Ia menjelaskan, dampak pemotongan anggaran tersebut telah memengaruhi berbagai sektor, mulai dari refocusing sejumlah program pembangunan, tertundanya beberapa kegiatan fisik, hingga kendala dalam pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara (ASN), seperti pembayaran gaji ke-13 dan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Karena itu kami datang langsung untuk berkonsultasi dan meminta arahan agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Pemkab Inhu dalam mencari solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi.
Menurutnya, Kemendagri siap memberikan pendampingan, asistensi, serta supervisi agar tata kelola keuangan daerah tetap berjalan secara baik dan akuntabel.
"Kami siap memberikan asistensi agar tata kelola keuangan Pemkab Inhu tetap berjalan stabil, akuntabel, dan hak-hak ASN maupun program prioritas masyarakat dapat segera terealisasi," tegas Agus Fatoni.
