BENGKALIS (RA) - DPRD Kabupaten Bengkalis bergerak cepat mencari solusi atas persoalan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama di Pulau Bengkalis.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menjemput bola dengan menjadwalkan pertemuan langsung bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, mengatakan pihaknya bersama Komisi III DPRD sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau terkait persoalan distribusi BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Dari hasil konsultasi tersebut, DPRD mendapat arahan agar berkoordinasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga karena kewenangan penyaluran maupun penambahan kuota BBM berada di kedua lembaga tersebut.
“Beberapa waktu lalu kami bersama Komisi III sudah berkonsultasi ke ESDM Provinsi Riau dan Disperindag Provinsi. Minggu ini, mudah-mudahan kami bisa bertemu langsung dengan BPH Migas untuk membahas penyaluran BBM di Pulau Bengkalis sekaligus memperjuangkan penambahan kuota harian,” ujar Hendrik, Rabu (1/7/2026).
Menurut Hendrik, saat ini alokasi BBM untuk Kabupaten Bengkalis sekitar 80.000 liter per hari, sementara kebutuhan riil masyarakat terus meningkat seiring tingginya mobilitas kendaraan, khususnya di Kecamatan Mandau dan Pinggir.
Ia menilai kebutuhan ideal Kabupaten Bengkalis sudah seharusnya setara dengan Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai sekitar 120.000 liter per hari.
“Artinya, kita mengusulkan penambahan kuota sekitar 40.000 liter per hari. Dengan tambahan itu, kami berharap persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU dapat teratasi,” jelasnya.
Hendrik menegaskan, ketersediaan BBM yang memadai menjadi kebutuhan mendesak karena tidak hanya menunjang aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi penopang kelancaran roda perekonomian di Kabupaten Bengkalis.
“Kami ingin ada solusi nyata agar distribusi BBM kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar,” tegasnya.
Sementara itu, warga Kota Bengkalis, Martini, menyambut baik langkah DPRD yang turun langsung memperjuangkan tambahan kuota BBM. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus meningkat, sedangkan jumlah SPBU di Pulau Bengkalis masih sangat terbatas.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPRD. Di Pulau Bengkalis hanya ada tiga SPBU yang melayani masyarakat. Mudah-mudahan kuota BBM segera ditambah sehingga antrean panjang yang selama ini terjadi bisa berkurang bahkan tidak ada lagi,” harap Martini.
DPRD Kabupaten Bengkalis berharap hasil koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dapat segera membuahkan keputusan positif sehingga penambahan kuota BBM dapat direalisasikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Negeri Junjungan.
