Tungkot Sipayung: B50 Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Energi Nasional

PEKANBARU (RA) - Pemerintah menargetkan implementasi mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional, terutama di tengah gejolak geopolitik global. 

Pakar agribisnis dan pertanian, Dr Tungkot Sipayung, menyebut program B50 sebenarnya telah dipersiapkan jauh sebelum konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia. 

"B50 merupakan bagian dari janji politik Presiden dalam membangun ketahanan energi nasional. Implementasi ini justru mendapatkan momentum karena harga minyak dunia naik akibat konflik geopolitik," kata Tungkot kepada riauaktual.com, Sabtu (18/4/2026). 

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) ini menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam implementasi biodiesel, mulai dari B1 hingga B40. Ekosistem yang sudah terbentuk membuat transisi ke B50 dinilai realistis. 

Dari sisi kesiapan industri, kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini telah mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter, berdasarkan data asosiasi industri dan Kementerian ESDM. 

"Artinya kapasitas tersebut sudah cukup untuk menopang kebutuhan B50. Bahkan jika diperlukan, peningkatan kapasitas bisa dilakukan dengan cepat karena rata-rata pertumbuhan industri mencapai 2,5 juta kiloliter per tahun," jelasnya. 

Selain itu, menurut pria kelahiran Simalungun 60 tahun silam ini, hasil uji teknis implementasi B50 juga telah menunjukkan kelayakan. Sebagian besar pengujian telah rampung dan menyimpulkan bahwa program ini siap dijalankan. 

Dari sisi bahan baku, ketersediaan minyak sawit mentah (CPO) juga dinilai mencukupi. Untuk memenuhi kebutuhan B50, dibutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel atau setara 16-18 juta ton CPO per tahun. 

"Tambahan kebutuhan sekitar 4 juta ton per tahun masih dalam batas kemampuan produksi nasional," tambahnya. 

Namun demikian, Tungkot mengingatkan adanya tantangan pada bahan pendukung, khususnya metanol. Kebutuhan metanol untuk B50 mencapai 1-2 juta kiloliter, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 600 ribu kiloliter. 

"Ini memang sedikit rawan, tapi kita yakin pemerintah sudah mengantisipasi kebutuhan tersebut," tutup Tungkot.