Realisasi ISPO Minim, Kadisbun Riau: Perlu Dukungan BPDP Agar Petani Tak Terbebani

PEKANBARU (RA) – Program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Provinsi Riau masih berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. 

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menyebut salah satu kendala utama datang dari beban biaya yang masih harus ditanggung pekebun. 

"ISPO ini memang berjalan tidak secepat yang kita harapkan. Kita bisa memahami, memang ISPO dengan RSPO itu berbeda, terutama dalam pendekatan ke masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ucup ini, Kamis (16/4/2026). 

Menurutnya, sebagian pekebun justru lebih memilih skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) karena adanya insentif harga premium. 

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan ISPO yang bersifat wajib namun belum memberikan keuntungan langsung bagi petani. 

"Ada yang memilih RSPO karena mereka dapat harga premium sebagai reward. Sementara di regulasi kita, ISPO ini wajib, karena ini upaya kita membangun bahwa perkebunan dikelola dengan asas kelestarian dan keberlanjutan," jelasnya. 

Meski begitu, Ucup menegaskan bahwa penerapan ISPO tetap penting sebagai fondasi tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan sesuai aturan. Bahkan, menurutnya, sertifikasi ISPO bisa menjadi pintu masuk bagi pekebun untuk mendapatkan sertifikasi RSPO. 

"Kalau kalian menjalankan ISPO, pertama kalian mengikuti ketentuan yang berlaku. Kedua, itu akan memudahkan proses ke RSPO. Karena persyaratannya tidak jauh beda," katanya. 

Namun di lapangan, tantangan terbesar masih berkutat pada biaya yang harus dikeluarkan petani, terutama untuk proses lanjutan setelah sertifikat ISPO diperoleh, seperti survei lahan berkala dan penilaian ulang. 

"Kalau masyarakat harus memikul beban sementara reward-nya tidak mereka dapatkan, ini jadi semakin sulit. Petani selalu bertanya, kalau kami ISPO, apa untungnya?" ungkapnya. 

Untuk itu, Ucup berharap peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) bisa lebih diperluas, tidak hanya membantu biaya pengurusan awal sertifikasi, tetapi juga mendukung pembiayaan kegiatan lanjutan. 

"Kalau sekarang bantuan BPDP itu hanya untuk pengurusan ISPO-nya. Padahal survei lahan yang dilakukan secara berkala itu juga butuh biaya dan harus dibayar petani. Jangan sampai ini jadi beban," tegasnya. 

Ia mengusulkan agar ke depan BPDP dapat menanggung seluruh biaya terkait ISPO, termasuk evaluasi pascasertifikasi. Dengan begitu, petani tidak lagi terbebani dan minat terhadap ISPO bisa meningkat signifikan. 

"Andai kegiatan seperti survei lahan atau penilaian setelah sertifikat itu di-cover BPDP, jadi petani secara prinsip tidak mengeluarkan biaya, tentu ini akan jauh lebih menstimulasi masyarakat," katanya. 

Saat ini, progres ISPO di kalangan pekebun Riau masih tergolong rendah. Ucup menyebut angkanya bahkan belum menyentuh 10 persen. 

"Masih sangat minim. Padahal sebenarnya petani ini ingin ISPO, ingin punya sertifikat. Tapi biaya-biaya ini yang jadi beban tersendiri," pungkasnya. 

Dengan dukungan pembiayaan yang lebih optimal dari BPDP, diharapkan percepatan implementasi ISPO di Riau bisa terwujud, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan