Setahun Kepemimpinan Gubernur Riau, Pengamat : OTT Jadi Sinyal Tata Kelola Belum Bersih

PEKANBARU (RA) - Satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid dan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto (20 Februari 2025–20 Februari 2026) dinilai masih dibayangi persoalan integritas, menyusul sejumlah peristiwa hukum yang mencuat, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi sorotan publik. 

Pengamat Kebijakan Publik, Dr Rawa El Amady, menilai evaluasi kinerja pemerintah daerah perlu dilihat melalui empat pendekatan utama, yakni tata kelola dan integritas, ekonomi-politik daerah, pelayanan publik, serta ekologi politik. 

Dalam aspek tata kelola dan integritas, Dr Rawa menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang menunjukkan skor Pemerintah Provinsi Riau sebesar 62,83 atau turun 5,97 poin dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut menempatkan Riau dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi. 

"Penurunan skor ini menunjukkan sistem pencegahan korupsi yang belum kuat dan koordinasi antar-OPD yang masih terfragmentasi. Komitmen antikorupsi masih lebih terlihat sebagai slogan, belum menjadi agenda struktural yang sistemik," ujarnya. 

Menurutnya, peristiwa OTT dan temuan uang miliaran rupiah di lingkungan rumah dinas pejabat bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengendalian internal serta kultur birokrasi yang belum sepenuhnya berintegritas. 

"Peristiwa seperti OTT menjadi alarm serius bahwa pembenahan tata kelola belum berjalan optimal dan kepercayaan publik masih menghadapi tantangan," katanya. 

Dari sisi ekonomi-politik daerah, perekonomian Riau pada 2025 tumbuh 4,79 persen, meningkat dari 3,52 persen pada 2024. Namun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sekitar 5,11 persen. Struktur ekonomi daerah dengan PDRB sekitar Rp1.201 triliun masih bertumpu pada sektor migas, perkebunan sawit, dan konstruksi. 

Dr Rawa menilai pertumbuhan ekonomi tersebut lebih dipengaruhi fluktuasi pasar komoditas global dibanding transformasi ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. 

"Ketimpangan masih terlihat, dengan Gini Ratio perkotaan sekitar 0,337 lebih tinggi dibanding pedesaan 0,268. Tingkat kemiskinan juga masih di kisaran 6,30 persen," jelasnya. 

Ia juga menyoroti persoalan distribusi dana bagi hasil bagi daerah penghasil seperti Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan yang dinilai belum sebanding dengan tingkat eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. 

Pada sektor pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Riau mencatat 729 akses layanan masyarakat sepanjang 2025 dengan tingkat penyelesaian laporan melampaui target. Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan tren perbaikan secara administratif. 

Meski demikian, Dr Rawa menilai capaian tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sisi kualitas layanan di lapangan. 

"Pertanyaannya, apakah perbaikan ini sudah dirasakan merata hingga wilayah pedesaan, dan apakah rekomendasi Ombudsman benar-benar ditindaklanjuti secara sistemik. Kinerja administratif tidak selalu identik dengan transformasi layanan," ujarnya. 

Sementara dari perspektif ekologi politik, kondisi lingkungan di Riau masih menghadapi tekanan serius. Sepanjang 2025, deforestasi mencapai sekitar 24.085 hektare, dengan sisa tutupan hutan alam sekitar 1,31 juta hektare. Kebakaran hutan dan lahan juga tercatat mencapai 19.671 hektare. 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di kisaran 65,32 dengan target peningkatan menjadi 70 pada 2029. Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan juga masih tinggi, termasuk persoalan tata kelola kawasan hutan seperti di Taman Nasional Tesso Nilo. 

"Riau menghadapi paradoks klasik, mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi tetapi di saat yang sama menghadapi degradasi lingkungan yang serius," katanya. 

Secara keseluruhan, Dr Rawa menilai satu tahun pemerintahan memang masih waktu yang relatif singkat. Namun indikator integritas yang menurun, peristiwa OTT, serta belum terlihatnya reformasi struktural menjadi sinyal bahwa arah perubahan belum sepenuhnya berpihak pada tata kelola yang bersih dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Dalam kosmologi Melayu, pemimpin diukur dari amanah, bukan dari seberapa rapi laporan administrasinya. Ketika uang miliaran ditemukan di rumah dinas, yang rusak bukan hanya reputasi individu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka," tutupnya.