Apkasindo Minta Semua Pihak Berdialog dan Menahan Diri Usai Bentrokan di Rohul

PEKANBARU (RA) – Bentrokan antara perusahaan KSO Agrinas Palma Nusantara (APN) dan kelompok masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menuai keprihatinan berbagai pihak. Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) turut menyayangkan peristiwa tersebut dan meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. 

"Apkasindo sangat menyayangkan kejadian tersebut, apalagi sampai mengakibatkan meninggalnya satu orang dari pihak PAM dan kedua belah pihak juga banyak yang terluka," ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Gulat Medali Emas Manurung kepada riauaktual.com, Kamis (12/2/2026). 

Gulat mengatakan, bentrokan serupa tidak boleh terulang. Ia menilai penyelesaian konflik harus ditempuh melalui dialog terbuka yang difasilitasi oleh pihak terkait, khususnya Agrinas. 

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan terkait peristiwa tersebut. "Bapak Menko Polkam sudah mendengar semuanya dan sangat terbuka kepada kami, petani sawit. Hal ini tentu menambah keyakinan kami akan kebaikan ke depannya," katanya. 

Pada 10 Februari lalu, Gulat juga menemui pihak Agrinas Wilayah Riau. Dari pertemuan itu, menurutnya, Agrinas menyatakan terbuka untuk berdialog guna mencari solusi atas persoalan di lapangan. Bahkan saat kerusuhan terjadi, pihak Agrinas disebut tengah menggelar pertemuan dengan para pihak di kantor perwakilan mereka di Pekanbaru. 

Menurut Gulat, konflik tersebut berpotensi mencederai niat pemerintah dalam menata kelola perkebunan sawit nasional. Ia menyinggung komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola sawit dengan mengedepankan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar serta peningkatan pemasukan negara. 

"Saya berharap semua pihak menahan diri, khususnya petani sawit di mana pun berada, agar tidak terpancing. Jika ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, itu hak dalam negara demokrasi dan ada aturannya. Silakan, tetapi jangan sampai anarkis karena itu akan menenggelamkan tujuan awalnya," tegasnya. 

Apkasindo, lanjut Gulat, telah berupaya menyampaikan aspirasi petani sawit kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Polkam dan kementerian teknis lainnya. Ia berharap dalam waktu dekat akan terbit regulasi atau instruksi presiden yang secara khusus mengatur penyelesaian persoalan kebun sawit rakyat. 

"Mudah-mudahan dengan niat baik semua pihak, segera terbit regulasi yang dapat menyejukkan situasi, khususnya bagi kebun sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan dan sudah lama dikelola masyarakat untuk menopang ekonomi rumah tangga," ujarnya. 

Gulat menekankan pentingnya jalur afirmasi atau mekanisme khusus bagi petani sawit rakyat yang terdampak kebijakan penataan kawasan. Ia menilai, penyelesaian cepat terhadap persoalan kebun sawit rakyat akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah. 

Ia juga mengingatkan bahwa minyak sawit merupakan komoditas strategis global yang berkaitan erat dengan geopolitik. Setiap dinamika di sektor hulu hingga hilir, kata dia, menjadi perhatian dunia internasional. 

"Negara sesama produsen minyak sawit maupun produsen minyak nabati lain tentu mencermati setiap kejadian. Karena itu, stabilitas dan soliditas dalam negeri menjadi sangat penting," ujarnya. 

Berdasarkan survei internal Apkasindo di sejumlah provinsi sentra sawit seperti Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Utara, sebagian besar konflik di lapangan disebut terjadi pada kebun sawit rakyat. 

Karena itu, organisasi tersebut mendorong agar kebijakan penataan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tetap memberi ruang solusi yang adil bagi petani kecil. 

"Jika persoalan kebun sawit rakyat ini cepat diselesaikan melalui regulasi yang berpihak dan berkeadilan, kami yakin akan membawa dampak positif bagi stabilitas sektor sawit nasional," pungkas Gulat.