RENGAT (RA) - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H Khairizal mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu untuk segera menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait dengan program kegiatan tahun 2016 selambat-lambatnya pada Rabu, (13/4) mendatang.

Penegasan itu disampaikan Wabup Khairizal saat memimpin pelaksanaan Rapat Evaluasi Perkembangan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung di Aula Bappeda dan Litbang Inhu, Senin (11/4).

Pelaksanan kegiatan ini sendiri merupakan sebuah kewajiban berdasarkan aturan, dimana setiap tiga bulan pemerintah wajib melakukan pertemuan sebagai bentuk evaluasi terhadap perkembangan kinerja di seluruh SKPD.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekda Inhu H Agus Rianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Inhu Isdjarwadi, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian serta para Camat se Inhu.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) dijelaskan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi  wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan Pengumuman Pengadaan di Website SKPD masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)", katanya.

Maka dari itu penayangan RUP merupakan salah satu tahapan penting yang wajib disertakan sebelum program kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SKPD terkait.

"Ini juga penting agar  kedepan tidak akan terjadi permasalahan hukum, dengan begitu pelaksanaan program kegiatan yang telah disetujui nantinya akan sesuai dengan target penyelesaian di tahun anggaran 2016 ini", katanya lagi.

Pada akhirnya keterlambatan penayangan RUP ini nantinya juga akan berimbas pada terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan pemerintah yang juga berpengaruh pada roda pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat sendiri.

"Berdasarkan data dari Bagian LPSE, dari total 53 SKPD yang ada, sejauh ini sudah ada 40 SKPD yang telah menyerahkan RUP. Sementara dokumen yang telah masuk dalam proses pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa sejauh ini baru enam SKPD", tegasnya.

Laporan : MAN