RIAU (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mulai menelusuri kasus tunda bayar yang terjadi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

DPRD telah menginstruksikan setiap komisi untuk memanggil mitra kerja guna menyisir detail tunggakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkap bahwa berdasarkan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total tunda bayar yang belum diselesaikan oleh Pemprov Riau mencapai Rp915 miliar. Tunggakan ini berkontribusi pada defisit anggaran yang membengkak hingga Rp2,21 triliun.

"TAPD menyampaikan bahwa total tunda bayar mencapai Rp915 miliar. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Riau telah menginstruksikan setiap komisi untuk membahas secara rinci berapa besar tunda bayar yang terjadi di tahun lalu," kata dia, Kamis (27/2/2025).

Parisman menjelaskan bahwa hampir semua OPD di Pemprov Riau mengalami tunda bayar pada tahun 2024. Tunggakan terbesar terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai Rp382 miliar, diikuti oleh Dinas Pendidikan (Disdik) yang memiliki tunggakan sebesar Rp136 miliar.

"Defisit anggaran ini telah dikonfirmasi oleh TAPD. Dari total defisit Rp2,21 triliun, sekitar Rp915 miliar merupakan tunda bayar. Dinas PUPR dan Disdik mencatat angka tertinggi, namun kita akan menyisir lebih lanjut di OPD lainnya," tambahnya.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), DPRD mempertanyakan penyebab besarnya tunggakan dan progres pembayaran yang telah dilakukan OPD. Parisman menyebutkan bahwa beberapa OPD sudah mulai mencicil pembayaran, namun masih banyak yang belum dibahas secara rinci.

"Kami meminta setiap komisi untuk memeriksa lebih lanjut mitra kerja mereka dan melanjutkan pembahasan terkait tunda bayar ini," tegasnya.

Saat ditanya mengenai mekanisme penyelesaian tunggakan tersebut, Parisman menegaskan bahwa DPRD telah meminta klarifikasi dari TAPD dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada Inspektorat serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#DPRD Provinsi Riau