RIAU (RA) - Tenaga honorer terancam dirumahkan akibat terdampak efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Dikabarkan, pemerintah akan mulai merumahkan tenaga honorer pada 2025 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, ada beberapa kategori honorer yang akan terdampak aturan ini. Diantaranya, honorer yang mulai bekerja setelah Oktober 2023 atau masa kerja kurang dari dua tahun hingga Januari 2025 dan honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, buka suara mengenai kebijakan ini. Ia berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih manusiawi sekaligus mencari solusi bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi apabila terpaksa harus dirumahkan.

Menurutnya, banyak honorer yang telah bekerja dengan dedikasi, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka.

"Kita harus mencari solusi, jangan sampai kebijakan ini justru merugikan tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun," kata dia, Rabu (12/2/2025).

Politisi PKS itu menambahkan, bahwa pemerintahlah yang sejak awal melakukan perekrutan kepada para honorer tersebut dan juga tidak melarang sehingga seharusnya tidak ada lagi permasalahan terkait status mereka.

Ayat mengatakan, ketegasan dalam implementasi aturan harus menjadi perhatian agar tidak terjadi ketidakadilan di kemudian hari. Ia khawatir kondisi ini dapat menimbulkan keresahan baru.

"Banyak dari mereka yang telah menggantungkan hidup pada pekerjaan ini dan belum tentu memiliki alternatif pekerjaan lain jika kebijakan ini diterapkan," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah berencana untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau diarahkan ke pekerjaan lain yang sesuai. Namun, tidak semua honorer dapat memenuhi syarat untuk seleksi tersebut.

Ayat Cahyadi menekankan bahwa DPRD Riau akan terus mendorong pemerintah pusat agar kebijakan ini tidak merugikan para tenaga honorer. Ia berharap ada kebijakan yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan kondisi tenaga honorer yang telah lama bekerja.

Hingga saat ini, para tenaga honorer di beberapa daerah termasuk Pemprov Riau masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai nasib mereka. Jika tidak ada solusi konkret dari pemerintah, tambah Ayat, dikhawatirkan akan muncul polemik baru yang dapat berdampak pada pelayanan publik di berbagai sektor.

#DPRD Provinsi Riau