RIAU (RA) - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau yang juga Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menambah utang negara dan alih-alih melakukan penghematan akan berdampak besar pada kebijakan anggaran, termasuk di daerah.

"Utang negara mencapai Rp8.000 triliun. Pak Prabowo memilih tidak menambah utang lagi, meski itu berarti harus berhemat," kata Edi, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia bisa keluar dari beban utang. "Kita harus berhemat dulu agar ke depan kondisi ekonomi lebih stabil," tambahnya.

Edi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan bentuk ketidakadilan terhadap daerah, melainkan akibat kondisi keuangan negara yang belum stabil.

Untuk mengatasinya, pemerintah daerah bersama DPRD Riau berupaya mencari sumber pendapatan lain, termasuk kerja sama dengan perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur dan optimalisasi pendapatan dari BUMD serta pajak daerah.

Diketahui, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran. Dampaknya, beberapa daerah mengalami pengurangan dana transfer, belanja daerah, proyek infrastruktur, serta penyesuaian jumlah pegawai.

 

#DPRD Provinsi Riau