PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berencana tidak lagi menggunakan pihak swasta untuk pengelolaan angkutan sampah. Hal ini seiring kontrak kerjasama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga bakal berakhir 4 bulan lagi.

Saat ini, Pemko Pekanbaru menjalin kerjasama pengelolaan angkutan sampah dengan PT. Ella Pratama Prakasa (EPP) hingga Juni 2025. Rencananya, pasca kerjasama dengan pihak ketiga berakhir, pengelolaan bakal dilakukan sendiri oleh pemerintah kota.

"Kerjasama dengan pihak ketiga ini sampai 2 Juli, tapi setelah itu kan tidak tahu siapa pengelola sampah. Ada dua alternatif dan nanti akan diserahkan keputusannya kepada Walikota yang dilantik," kata Pj Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat, Rabu (5/2).

Menurutnya, dua alternatif yang disiapkan di antaranya pengelolaan dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Kemudian alternatif yang kedua, pengelolaan dilakukan langkah oleh pihak kecamatan masing-masing. Mereka bisa menyewa angkutan sampah untuk bertanggung jawab di wilayah masing-masing.

Roni menjelaskan, dengan sistem sewa armada angkutan sampah itu, kedepan tidak ada lagi lelang ataupun kerjasama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga.

"Pertama sewa angkutan sampah dikelola oleh DLHK. Dia akan mengangkut sampah dengan sistem sewa angkutan. Jadi anggaran angkutan tetap di DLHK," terangnya.

Sewa angkutan sampah akan disesuaikan dengan jumlah kelurahan dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada. Opsi ini, DLHK bertanggungjawab atas pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru secara keseluruhan.

"Sementara opsi kedua, anggaran sewa angkutan sampah itu dipindahkan ke anggaran masing-masing kecamatan. Sehingga sampah di masing-masing kecamatan dikelola oleh camat, lurah hingga RT/RW," pungkasnya.