Riauaktual.com - Anggota Komisi I DPR Hasbi Anshory meyakini pembangunan infrastruktur penyiaran menjadi faktor penting dan strategis untuk membangun kedaulatan negara di daerah perbatasan. Terlebih di era teknologi digital sekarang yang hampir semua masyarakat menjadi pengguna media sosial (medsos).
"Yang perlu digarisbawahi di perbatasan itu jaringan kita masuk atau tidak? Kalau kita bilang untuk menjaga merekat kebangsaan tapi mereka tidak bisa menonton media dari Indonesia sama juga bohong," ujar Hasbi Anshory dalam Dialektika Demokrasi bertema 'Penyiaran di Daerah Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Menurut Hasbi, apabila pembangunan infrstruktur jaringan internet sebagai pendukung utama penyiaran sudah berjalan baik di daerah perbatasan, maka semua pihak baru bisa bicara ini untuk merekatkan persatuan.
"Kalau tidak masuk (jaringan internet dan medsos) ya kita jangan bicara dulu. Kita siapkan dulu para subscriber baru kita mengatakan ini bisa masuk. Kemudian TV swasta dan TV nasional yang diatur dalam undang-undang sebagai pemersatu," ujar Politikus Partai Nasdem tersebut.
Ketua KPID Provinsi Riau, Hisyam Setiawan menyoroti pembagian 12.666 set top box (STB) kepada masyarakat di Kepulauan Meranti. Lantas masyarakat di Meranti yang memperoleh STB berusaha mendapatkan siaran dari negara tetangga, Malaysia. Artinya, negara membantu masyarakat menonton siaran dari negara tetangga
Hisyam menyesalkan stasiun TVRI di Meranti tepatnya di Kota Selat Panjang, tak aktif sampai sekarang. Sebaliknya masyarakat di perbatasan tersebut lebih banyak mendapatkan siaran dari negara tetangga, Malaysia. Ia menilai hal itu disebabkan minimnya siaran dalam negeri yang bersiaran atau bergabung dalam MUX (dikelola TVRI). Selain itu, MUX TVRI hanya menyediakan 4 siaran internalnya.
"Kita mendorong TV swasta untuk hadir di MUX TVRI di wilayah perbatasan karena kalau di TV kabel terlalu banyak siaran dari asing karena source-nya dari parabola," ujarnya.