Riauaktual.com - Ratusan massa mahasiswa yang kibarkan gerakan Aksi Bela Rakyat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Soebrantas Tembilahan, Rabu (25/4/18).

Aksi Bela Rakyat para mahasiswa ini dikawal ketat oleh pihak keamanan. Dihadapan kantor Wakil Rakyat itu, massa aksi disambut oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dan juga tampak hadir Pj Bupati Inhil, Rudiyanto.

Saat itu, Massa aksi tidak ingin hanya bisa menyuarakan aspirasinya di halaman kantor, mereka mendesak anggota Dewan menggelar rapat di ruang paripurna guna membahas permasalahan kelapa yang dirasa tidak berpihak terhadap para petani, namun kehendak tersebut tak dapat dituruti dengan berbagai alasan dari anggota Dewan.

Bermula dengan sejumlah orasi, massa yang mengaku perwakilan masyarakat petani kelapa dari sejumlah daerah di Kabupaten Inhil mendesak DPRD dan Pemkab Inhil untuk mencarikan solusi atas anjloknya harga jual kelapa yang mereka nilai sudah sangat menyengsarakan masyarakat petani kelapa.

Teriakan-teriakan orasi terus saling sahut. Massa menolak untuk lakukan mediasi didepan pintu masuk gedung. Mereka menuntut untuk lakukan ‘Sidang Rakyat”.

Hasil pembicaraan empat orang perwakilan massa aksi dengan salah seorang unsur pimpinan DPRD Inhil, buahkan hasil. Massa diberi izin memasuki gedung DPRD Inhil.

Didalam ruang gedung, kembali terjadi sejumlah perdebatan. Massa aksi menolak untuk lakukan “Sidang Rakyat” diruang rapat Badan Anggaran. Mereka menuntut untuk masuk keruang Rapat Paripurna.

Tuntutan Massa ini tentunya timbulkan penolakan. Dewan berdalih, memasuki ruang paripurna harus mentaati sejumlah aturan..”kami saja sebagai anggota DPRD, memasuki ruang Paripurna tunduk dengan sejumlah aturan,” Terang Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahrudin.

Sayangnya, alasan yang dikemukakan Syahrudin juga tidak digubris. Massa terus bergerak dan nekat merangsek berupaya menaikan anak tangga menuju lantai dua gedung DPRD Inhil dimana terdapat Ruang Rapat Paripurna.

Diujung anak tangga, ratusan massa kembali dihadang barisan pengamanan. Sempat terjadi aksi saling dorong. Suasana-pun terasa mulai memanas.

Ditengah suasana yang hampir meruncing, tuntutan massa aksi akhirnya terkabulkan. “Sidang Rakyat” dapatkan restu untuk dilakukan di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Inhil meskipun dilakukan tanpa menduduki satu kursi-pun dari 45 kursi milik anggota DPRD Inhil.

Tiga tuntutan Massa

Kepada para Wakil Rakyat, Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil menyerahkan tiga tuntutan. Tiga tuntutan itu, ditandatangani tiga korlap aksi yang diserahkan ke DPRD Inhil dan kembali diserahkan kepada Pjs Bupati Rudyanto dalam forum diskusi di Ruang rapat Paripurna. 

Tiga tuntutan itu diantaranya, meminta pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek dalam permasalahan harga kelapa yang mengalami penurunan di saat memasuki bulan puasa, kedua, apabila gagal, agar pemerintah menurunkan biaya pendidikan bagi para anak petani dan yang terakhir, meminta pemerintah membuat regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik daerah yang khusus mengolah hasil turunan kelapa. 

Pjs Bupati Inhil dalam audensi mengatakan permasalahan turunnya harga kelapa saat ini, imbas dari turunnya harga kelapa di Pasar Dunia. Tidak hanya itu dijelaskannya, negara-negara yang menjadi tujuan pasar hasil kelapa Kabupaten Indragiri Hilir juga memasuki masa panen. 

"Penampung kelapa dari Malaysia dan Thailand juga memasuki masa panen," katanya. 

Selain itu katanya, menyikapi harga kelapa Pemerintah daerah sebenarnya telah membuat tiga Perda, seperti Perda Tata Niaga, Resi Gudang serta Bumdes. 

"Sekarang perlu izin atau persetujuan dari menteri Perdagangan, proses administrasi yang dilaksanakan, ini akan dirancang, apa perlu adanya juga UPT untuk kontrol resi gudang," tandasnya. 

Dalam aksinya, para demonstran juga turut membakar tiga foto Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dalam menepis Isu kepentingan politik dalam aksi Bela Rakyat ini. (Wan)