Riauaktual.com - Untuk mencapai target investasi sebesar Rp678,8 triliun di tahun 2017 Pemerintah Republik Indonesia kembali meluncurkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) tahap II. Peluncuran program KLIK tahap II ini dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (22/2) kemarin.

Kegiatan itu dihadiri Walikota Dumai H. Zulkifli As, Kepala BKPM Thomas, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Selain untuk mencapai target investasi Yang dicanangkan, peluncuran program KLIK tahap II ini dilakukan karena tingginya minat penanam saham dalam menanamkan saham mereka dan berhasilnya program serupa sebelumnya yang diluncurkan oleh pemerintah serta untuk penyetaraan pembangunan.

Langkah BKPM menambah daftar kawasan industri KLIK tersebut terkait erat dengan capaian data realisasi investasi tahun 2016 dimana rasio investasi Jawa masih mendominasi berada di level 54 persen di atas kontribusi luar Jawa yang berada di level 46 persen. Pertumbuhan realisasi investasi di luar Pulau Jawa dalam kurun periode tahun 2016 di level 22,2 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi di pulau Jawa sebesar 11 persen.

Pada Februari 2016 telah diluncurkan 14 industri program KLIK tahap pertama yang dimanfaatkan oleh 83 proyek dengan realisasi Rp120 triliun pada lahan seluas 1.126 hektare.

Dalam peluncuran KLIK Tahap II, yang dilakukan di Bali pada tanggal 22 Februari 2017 tersebut, BKPM akan menambah daftar kawasan industri yang dapat melakukan implementasi KLIK menjadi 32 kawasan industri. Artinya akan ada tambahan 18 kawasan industri.

"KLIK ini cukup penting sebagai suatu instrumen meningkatkan daya saing dan untuk mengejar ketertinggalan dari negara saingan dan negara tetangga,"kata Kepala BKPM Thomas Lembong.

Menurut Thomas dengan perluasan 18 kawasan industri program KLIK tahan kedua itu total menjadi 32 kawasan industri yang berada di 10 provinsi atau 16 kabupaten/kota di Indonesia dengan total cakupan lahan menjadi 13.516 hektare.

Pada kesempatan ini,  BKPM juga menandatangani nota kesepahaman dengan 18 kepala daerah dan instansi penegak hukum yang masuk dalam program pemerintah lanjutan ini. Selain Provinsi Riau dan Pemko Dumai, penandatanganan bersama BKPM juga dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Pemerintah Kota Balikpapan.

Fasilitas KLIK dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Dengan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, dari PTSP Kota Dumai," ungkap Zul As.

Perusahaan dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL), serta izin pelaksanaan lainnya bahwa secara paralel. Izin pelaksanaan tersebut wajib diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial.

"Dumai merupakan tempat yg strategis untuk melakukan investasi, dengan adanya Program KLIK bisa memudahkan para Investor yg datang ke Kota Dumai," tambahnya.

Kegiatan peluncuran perluasan implementasi KLIK Tahap II, akan digelar back to back dengan dua kegiatan BKPM lainnya yakni Regional Investment Forum (RIF) 2017 pada tanggal 23 Februari 2017, serta kegiatan Rakornas BKPM pada tanggal 24 Februari 2017 yang akan mengumpulkan seluruh aparat penanaman modal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Penyelenggaraan tiga kegiatan BKPM tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian target investasi tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. (rel)