Riauaktual.com - Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan Pemerintah Kota (Pemko) Kota Pekanbaru hadiri kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 5, Minggu (29/01) malam, di Jalan Cengkeh, Kecamatan Bukit Raya.

Seolah tak bisa menahan beban hidup beberapa tahun belakangan, tak hayal kampanye yang dihadiri Said Usman selaku calon Wakil Walikota, dihiasi kesedihan dan tetesan air mata dari beberapa petugas kebersihan tersebut.

Dalam curhatnya, perwakilan THL, Hasan, bercerita, sejak tampuk kepemimpinan berubah kurang lebih lima tahun yang lalu, berbagai persoalan dan masalah terus menimpa mereka. Mulai dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang dibayar dibawah UMK sampai ratusan THL yang dirumahkan.

Bahkan lebih ironis, kata Hasan, Pemko Pekanbaru membuat kebijakan baru dengan melakukan proyek sampah yang di swastanisasikan melalui pihak ketiga. Dari proyek Multiyears ini, banyak persoalan bermunculan.

"Jujur saja pak, sampai sekarang kami trauma, kami bekerja tanpa kepastian, upah yang tidak jelas dan layak. Padahal kami dipaksa dan disuruh bekerja siang malam," tutur Hasan dengan nada terisak.

Dikatakan Hasan lagi, ia dan rekan-rekan yang lain juga merasa seperti orang yang tidak berarti, bekerja untuk membersihkan kota, tapi tanpa ada rasa empati dari pemerintah.

"Setelah pihak ke tiga menyerah mengatasi sampah dan dikembalikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), eh malah sebagian teman kami justru dirumahkan
terutama petugas taman," ungkapnya.

Tak cukup sampai disitu, kembali serangan masalah bermunculan. THL kebersihan dibayar gaji Rp1,8 juta dari sebelumnya berjumlah Rp2,1 juta yang berstandar UMK pada saat itu.

"Lebih parahnya di kontrak yang baru sekarang, dibunyikan perjanjian surat pernyataan nomor 6, apabila kecelakaan kami tidak berhak menuntut Pemko Pekanbaru. THL tidak mempunyai kekuatan apapun," cetusnya.

Menanggapi curhatan para pahlawan kebersihan kota tersebut, Said Usman Abdullah menyebut tidak hanya sektor kebersihan saja yang bermasalah. Menurutnya, banyak persoalan lain di Kota Pekanbaru saat ini juga diterpa cobaan. Terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan.

"Sudah banyak sederet masalah di kota ini, mulai dari TBK PNS yang tidak dibayar, dana sertifikasi guru, dan pembangunan yang dibuat tidak ada yang selesai," paparnya.

Dari data yang diterimanya, hingga saat ini Pemko Pekanbaru berhutang hingga ratusan miliar. Persoalan ini buntut dari proyek-proyek bangunan yang dibangun menyedot APBD Kota Pekanbaru dan berujung mangkrak nya pembangunan di tengah jalan.

"Kota ini sudah bangkrut. Saya bagian dari anggota DPRD yang berhenti untuk menyelamatkan kota ini. Kalau saya tidak peduli untuk apa saya berhenti. Saya sampai dikucilkan di legislatif oleh kelompok-kelompok pemerintah karena proyek sampah Rp58 Miliar itu," jelasnya.

Dia menjelaskan, persoalan ini disebabkan karena kinerja pemerintah yang bekerja dengan tangan besi sehingga kota pekanbaru saat ini sudah jungkir balik.

"Ini sebenarnya kena di perencanaan. Selama ini kota Pekanbaru mendapat adipura dibidang kebersihan, tiba-tiba dipihak ketigakan yang kantornya tidak ada sama sekali. Nuansa bisnisnya tinggi sekali," ucapnya.

Kedepan, kata mantan Anggota DPRD ini, kebijakan yang ia buat akan melibatkan masyarakat, dan pihak-pihak yang memahami suatu persoalan. Karena katanya, suatu pekerjaan harus dikerjakan oleh ahlinya.

"Ini yang harus kita pahami, suatu pekerjaan harus dikasi, didiskusikan sama ahlinya termasuk juga soal kesejahteraan. Tidak bisa seperti ini, orang bekerja tapi malah tidak digaji, ini jelas tidak benar," tandasnya. (DWI)