PEKANBARU (RA) - Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Provinsi Riau, Brigjen TNI Nurendi, menyatakan satuan yang dipimpinnya membutuhkan sekitar 4.000 personel untuk patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Dari analisis kami, ada 64 titik rawan kebakaran di Riau, dan itu membutuhkan sekitar 4.000 personel untuk menjaganya. Dari TNI sendiri, kami hanya mampu menurunkan dua satuan setingkat kompi, atau kurang lebih 200 orang, sehingga peran serta dari semua pihak terutama dari perusahaan sangat dibutuhkan," kata Brigjen TNI Nurendi dilansir dari antarariau.com.

Untuk itu Nurendi meminta kepada perusahaan-perusahaan konsisten dalam berkontribusi membantu pemerintah mencegah kebakaran, mulai dari sosialisasi ke masyarakat hingga membantu operasi penanggulangan.

Pria yang juga menjabat Komandan Korem 031/Wira Bima Provinsi Riau ini mengatakan potensi kebakaran lahan gambut pada pada bulan Juni di Riau masih ada meski secara umum dalam kondisi kemarau basah.

Untuk mencegah dan mengantisipasi potensi kebakaran, lanjutnya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah memperpanjang status Siaga Darurat Karlahut Riau selama empat bulan ke depan hingga September 2016.

Brigjen TNI Nurendi menyatakan mengapresiasi sejumlah perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir sudah membantu pemerintah daerah menanggulangi dan mencegah Karlahut, salah satunya adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dari APRIL Group.

Ia mengatakan upaya pencegahan akan sangat berguna untuk perusahaan ketimbang harus mengeluarkan biaya untuk pemadaman kebakaran lahan gambut.

"Kalau gambut sudah terbakar akan sulit dipadamkan. Tahun lalu saja pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus menghabiskan dana hampir Rp1 triliun untuk penanggulangan kebakaran di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur RAPP, Tony Wenas mengatakan induk perusahaan APRIL berkomitmen untuk menerapkan kebijakan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest policy) yang memastikan tidak terjadi deforestasi diseluruh rantai pasokan bahan baku bubur kertas dan tidak melakukan pembakaran lahan dalam operasionalnya.

Selain itu, ia mengatakan RAPP terus melakukan kontribusi melalui inisiasi program berbasis pemberdayaan masyarakat bernama "Desa Bebas Api" (Free Fire Villages) yang kini sudah berlangsung kurang lebih selama tiga tahun terakhir.

Menurut dia, program tersebut intinya adalah upaya perusahaan mencegah kebakaran disekitar area konsesi dengan merangkul masyarakat untuk ikut terlibat aktif.

"Ini pada dasarnya adalah pencegahan kebakaran di desa sekitar konsesi kami dengan memberikan alternatif bantuan untuk masyarakat berupa alat berat sehingga tidak membakar untuk membuka lahan, dan juga insentif berupa dana Rp100 juta apabila tidak terjadi kebakaran," kata Tony Wenas.