Riauaktual.com - Badan intelijen Israel Mossad menganjurkan staf dan sejumlah jenderal untuk ikut turun ke jalan memprotes reformasi hukum yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Demikian informasi yang bocor dari Pentagon, Amerika Serikat.

Kabar itu termasuk informasi terbaru yang diperoleh intelijen dari 1 Maret lalu, selain dokumen yang berasal dari Departemen Pertahanan AS. Dokumen-dokumen rahasia itu bocor ke Internet, menurut sejumlah laporan kantor berita terkemuka AS, termasuk the Washington Post dan the New York Times.

Pada "awal hingga pertengahan Februari, pejabat tertinggi badan intelijen Israel "menyarankan sejumlah pejabat Mossad dan warga Israel untuk memprotes usulan pemerintah Israel untuk mereformasi hukum termasuk sejumlah seruan menentang pemerintah Israel," demikian laporan dari Pentagon itu, seperti dikutip berbagai media, termasuk Russia Today.

Memo itu tidak menyebut nama para petinggi Mossad yang diduga menyerukan protes tersebut.

Kapasitas tidak resmi

Ahad lalu kantor Netanyahu merilis pernyataan atas nama Mossad dengan membantah laporan-laporan tersebut dan menyebutnya "dusta dan tidak ada dasar apa pun."

"Mossad dan para petingginya tidak terlibat dalam masalah unjuk rasa sama sekali dan mereka berbakti untuk melayani negara sebagai mana tugas lembaga itu sejak didirikan," kata pernyataan kantor Netanyahu.

Dalam artikelnya, the New York Times mengutip seorang pejabat pertahanan yang menyebut Kepala Mossad David Barnea mengizinkan sejumlah stafnya ikut serta dalam unjuk rasa, tapi dalam kapasitas tidak resmi.

Bulan lalu ratusan mantan pegawai Mossad, termasuk lima mantan kepalanya, menandatangani pernyataan yang mengecam reformasi hukum.

Memecat menteri pertahanan

Ratusan ribu warga Negeri Bintang Daud turun ke jalan sejak Januari lalu setelah Netanyahu mengajukan perubahan undang-undang yang akan membuat parlemen punya kekuasaan untuk menolak keputusan Mahkamah Agung dengan keputusan mayoritas sehingga pemerintah memiliki kekuasaan lebih dalam memilih hakim, dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara.

Akhir bulan lalu Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant lantaran dia terang-terangan menentang keputusan sang perdana menteri. Gallant memperingatkan unjuk rasa besar-besaran ini bisa mempengaruhi rakyat dan berdampak kepada militer Israel.

Beberapa hari kemudian netanyahu akhirnya menyerah pada tekanan publik dan menunda reformasi hukum itu.

Sumber: Merdeka.com