PEKANBARU (RA) - Pemerintah menekankan pentingnya ketahanan demografi sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setiyono dalam Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Populasi bukan sekadar angka statistik. Masyarakat adalah aktor utama pembangunan yang harus memiliki daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan cepat pulih dari guncangan ekonomi maupun krisis kesehatan," ujar Budi.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 196 juta penduduk usia produktif. Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.
Namun peluang itu juga diiringi sejumlah tantangan, seperti angka stunting yang masih berada di kisaran 19,8 persen serta dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 57,7 persen.
"Kita tidak bisa mencapai pertumbuhan 8 persen jika tenaga kerja masih terjebak di sektor informal tanpa jaminan sosial dan sertifikasi kompetensi," jelasnya.
Budi menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui transformasi human capital, termasuk melalui sertifikasi tenaga kerja dan peningkatan keterampilan.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas strategi peningkatan kualitas tenaga kerja di Riau, di antaranya melalui penguatan sertifikasi tenaga kerja pada sektor unggulan seperti hilirisasi sawit, migas, dan industri manufaktur.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan peralihan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal agar memiliki kepastian pendapatan dan jaminan sosial.
"Paradigma investasi juga perlu diarahkan pada investasi berbasis keterampilan tinggi, bukan hanya padat modal atau lahan," kata Budi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan ulang (reskilling) tenaga kerja secara berkala guna menghadapi disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama BKKBN juga menegaskan komitmen untuk menurunkan angka stunting serta menjaga angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) di angka pengganti 2,1.
Menurut Budi, langkah tersebut penting untuk menjaga rasio ketergantungan tetap rendah sehingga keluarga memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Ketahanan demografi adalah investasi jangka panjang. Jika dijalankan dengan konsisten, Riau berpeluang menjadi provinsi pertama di Sumatera yang mencapai pendapatan per kapita kelas atas," pungkasnya.
