PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrem.
Dari data sementara hingga saat ini, sebanyak 10 kabupaten/kota di Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
Plt Gubernur Riau, S.F. Hariyanto, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, terutama di wilayah rawan kebakaran.
"Kita tidak boleh lengah. Apalagi dengan potensi cuaca ekstrem, seluruh pihak harus meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini," ujar SF Hariyanto dalam Rakor Karhutla 2026 di Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, penanganan karhutla di Riau dilakukan melalui sistem komando terpadu, di mana gubernur bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) pengendalian karhutla.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari deteksi dini melalui pemantauan hotspot, penguatan kesiapsiagaan di daerah rawan, hingga respons cepat saat terjadi kebakaran.
"Selain itu, penegakan hukum juga menjadi fokus utama untuk memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran lahan," ungkapnya.
Dari sisi dukungan operasional, Pemprov Riau juga mengoptimalkan operasi udara, termasuk patroli helikopter dan water bombing serta teknologi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko kebakaran.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Provinsi Riau memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla karena sekitar 50 persen wilayahnya merupakan kawasan hidrologis gambut yang mudah mengering dan terbakar.
Selain faktor alam, perilaku manusia juga masih menjadi tantangan utama, seperti membuka lahan dengan cara membakar, aktivitas ilegal, hingga lemahnya pengelolaan lahan gambut.
SF Hariyanto menekankan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanggulangan.
"Kunci utama ada di pencegahan. Kita harus memastikan deteksi dini berjalan optimal, masyarakat terlibat, dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten," tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan peran masyarakat melalui program pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) serta pengelolaan gambut berbasis keseimbangan air untuk menjaga kelembapan lahan.
"Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Riau berharap potensi karhutla pada tahun 2026 dapat ditekan, sekaligus menghindari dampak kabut asap yang selama ini merugikan masyarakat dan lingkungan," tutupnya.
