Riauaktual.com - Enterpreneur sekaligus tokoh muda Kampar, Gusti Amri menyebut ada indikasi kemunduran Kabupaten Kampar di 3 tahun terakhir.

Apalagi saat Pandemi Covid-19, Catur sebagai komando tertinggi di Kampar dalam pengendalian dampak Pandemi dinilai gagal. Berbagai persoalan mulai dari ketertinggalan pembangunan, hingga pengangguran dan kemiskinan yang meningkat menjadi 7,82 persen. 

"Ini adalah puncak dari kegagalan itu. Artinya penanganan pandemi yang dititahkan kepada Pak Bupati tidak berhasil untuk dilaksanakan. Angka bicara seperti itu, kita bisa cek data BPS," kata Gusti, Ahad (15/5/2022).

Seperti diketahui, masa khidmat Catur Sugeng Susanto sebagai Bupati Kampar akan berakhir pada 22 Mei mendatang. Meskipun Gubernur Riau, Syamsuar telah mengusulkan nama calon penjabat (Pj) Bupati Kampar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa waktu lalu, meski hingga saat ini kepastian nama Pj tersebut belum diumumkan.

Pria yang berprofesi sebagai konsultan berbagai perusahaan nasional itu pun tak ambil pusing terkait nama-nama yang diusulkan oleh Gubri maupun yang dipilih nantinya oleh Kemendagri. Bagi dia, siapapun yang menjabat sebagai Pj Bupati Kampar adalah pejabat yang berlatar belakang yang sama dengan track record yang tidak begitu menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja menurut ia, mereka yang akan mengisi posisi nomor wahid di Kampar itu harus berjuang keras untuk mensejahterakan masyarakat, karena Kampar harus mengejar ketertinggalan 3 tahun terakhir, serta menghadapi berbagai tantangan baik sosial politik maupun ekonomi.

Terlepas dari pekerjaan rumah tersebut, tugas berat berikutnya juga akan dihadapi oleh Pj Bupati karena mereka juga dituntut untuk menciptakan harmonisasi dan kestabilan sosial politik menjelang Pilkada dan Pemilu yang digelar tahun 2024 mendatang.

"Pejabat Bupati Kampar akan ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi pertama tantangan politik, kita akan menghadapi Pilkada pemilu di tahun 2004 yang bisa saja nanti akan ada gesekan-gesekan dan tantangan sosial politik ya pergesekan antara calon pemilu legislatif dan calon Pilkada misalnya, terus bisa saja ada pergesekan di bawah antar masyarakat, Ini memang perlu approaching yang bagus dari Pak penjabat Bupati untuk mengatasi supaya tidak ada konflik di tataran masyarakat," kata Gusti yang merupakan inisiator dan penggagas #KamparHarapan itu.

#KamparHarapan adalah komunitas digital marketing di Riau dengan pengembangan kompetensi digital marketing dan pembinaan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Lebih lanjut kata dia, untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan kestabilan sosial politik, Pj Bupati dan DPRD harus memiliki komitmen bersama dalam mengejar ketertinggalan tersebut dengan memaksimalkan dan memfokuskan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan di Kampar.

"Ketika pembahasan APBD dikurangi bagi-bagi kue antara pejabat eksekutif dengan pejabat legislatif," imbuhnya.

Dia berharap, pola bagi-bagi kue APBD antara eksekutif dan legislatif bisa dihilangkan, dan membuka ruang kontrol bagi masyarakat terhadap APBD yang nilainya hampir Rp3 triliun itu.

"Peran kita sebagai masyarakat sipil adalah meminta adanya ruang untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal yang seperti itu agar APBD yang disusun itu nanti adalah APBD yang berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.