Riauaktual.com - PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP), pertanyakan sikap Kementrian Lingkungan Hidup dan KLHK yang melakukan penyegelan diduga tidak sesuai Standard Operasional Prosedure (SOP).

Pada hari Sabtu (23/4/2022), Tim dari KLHK dan DLH Bengkalis mendatangi PKS PT SIPP yang berada di Duri, Kabupaten Bengkalis, dengan membawa rombongan yang dikawal Polisi Kehutanan bersenjata laras panjang.

“Ia beberapa hari lalu ada orang KLHK datang memasang plang dan segel tanpa memberitahu dulu kepada kita,” kata GM PT SIPP, Agus Nugroho, kepada awak media melalui sambungan telepon , Senin (25/4/2022).

Agus menerangkan, disaat bersamaan pihak KLHK baru menyerahkan surat pemberitahuan, tentang aduan masyarakat yang menyebutkan ada pelanggaran di PT SIPP.

Namun, dalam surat KLHK itu disebutkan Tim hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait pengaduan masyarakat itu, mulai dari tanggal 23-25 April 2022.

Menurut Agus, seharusnya surat pemberitahuan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, dan parahnya lagi kegiatan dilakukan saat hari Libur, bahkan ketika menjelang Berbuka puasa, dimana agus sendiri saat kejadian sedang cuti ke medan.

“Tidak ada didalam surat itu perintah untuk memasang plang KLHK. Dan hanya berisi menindak lanjutin kebenaran Pengaduan Masyarakat, tapi kok pasang plang dan penyegelan. Anehnya, didalam surat pemberitahuan itu ditulis PT SIPP Privinsi Kalimantan,” lanjut Agus.

Agus menambahkan, pihak KLHK seharusnya tidak perlu membawa belasan petugas dan ada yang bersenjata api laras panjang. Seolah-olah di PT SIPP ada pelaku kejahatan yang bisa mengancam keamanan Tim KLHK.

“Saya rasa itu tidak perlu. Tidak ada penjahat kelas kakap di perusahaan kita,” ujarnya.

Terakhir Agus membeberkan, permasalahan dan pengaduan terhadap SIPP ini sudah tidak murni. Sebab sebelum permasalahan ini mencuat, ada pihak yang berusaha melakukan negosiasi untuk mendapatkan fee dari PT SIPP.

“Kita berharap KLHK lebih Objektif terkait permasalahan PT SIPP,, agar tidak menimbulkan persepsi lain. Karena, sejak awal kita sudah sampaikan juga adanya dugaan kepentingan-kepentingan  pribadi seperti permintaan fee kepada perusahaan kita yang mengatasnamakan Oknum pejabat Daerah Setempat dan jumlahnya cukup besar diserahkan setiap bulan ,” tutupnya. (Gan)