Riauaktual.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung usulan Fraksi Partai Demokrat DPR yang mendorong penggunaan halaman dan Gedung DPR MPR RI sebagai Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19.

Sebab, RS Rujukan maupun RS Darurat Covid-19 semakin penuh. Pasien Covid-19 kian membludak dan tak tertampung. "Akibat membludaknya kenaikan kasus Covid-19 membuat rumah sakit semakin kesulitan menampung. Sementara masyarakat butuh tempat perawatan. Kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini untuk menggunakan Gedung DPR/MPR sebagai RS Darurat," ujar Syarief dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari RM.id, Minggu (11/7).

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, terjadi kenaikan kasus positif harian beberapa hari terakhir di atas 30.000 kasus. Total kasus positif Covid-19 di Indonesia kini hampir menyentuh angka 2,5 juta kasus.

Terkait dengan pelaksanaan tugas DPR/DPD/MPR di Senayan, Syarief Hasan menilai kegiatan rapat dapat dilaksanakan secara daring. Selain itu, tugas dan fungsi DPR/DPD/MPR juga tidak dilaksanakan di Senayan saja. Bahkan, seharusnya, pelaksanaan tugas dan fungsi DPR akan semakin terlihat dengan turun ke lapangan serta dengan adanya RS Darurat tersebut.

Apalagi, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, ia mendapatkan banyak informasi dan keluhan dari pasien-pasien.

"Saya mendapatkan banyak keluhan dari pasien dikarenakan tidak mendapatkan tempat tidur hingga fasilitas yang tidak memadai, khususnya di wilayah Jawa. Maka dari itu, kami mengusulkan penggunaan gedung rakyat di Senayan sebagai RS Darurat," sarannya.

Berdasarkan Data Dinkes DKI Jakarta, ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di RS-RS rujukan hampir terisi 100 persen. Kondisi ini juga terjadi di daerah Jawa lainnya. Banyak pasien Covid-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk menunggu. Bahkan, ada beberapa yang meninggal dunia karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS yang sudah penuh.

Ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah harus tegas melaksanakan PPKM Darurat, termasuk melarang Pekerja Asing masuk ke Indonesia selama masa darurat ini.

"Sebab, jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan RS yang tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19 di beberapa daerah," ingatnya.

Syarief Hasan juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap infrastruktur RS-RS rujukan di Indonesia. Seperti tempat tidur ICU, tabung oksigen, dan fasilitas lainnya yang memadai.

Dia pun ingin fasilitas rumah isolasi mandiri mild moderate yang sesuai standar. Fasilitas isolasi mandiri untuk pasien bergejala ringan dapat mengurangi beban RS rujukan atau RS Darurat sehingga RS fokus pada penanganan pasien Covid-19 dengan gejala berat.