PEKANBARU, RiauAktual.com - Keberadaan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang beroperasi di Pekanbaru, masih dianggap masih banyak kekurangan di beberapa koridor, sehingga perlu dilakukan pengoperasian penambahan bus lagi.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) Heri Susanto, bahwa dalam waktu dekat akan menambah 25 unit bus TMP. Bila tidak ada aral melintang, di bulan Februari 2014 nanti akan dilakukan proses lelang.

"Proses penambahan bus sebanyak 25 unit ini, karena masih banyak kekurangan di beberapa koridor. Sehingga perlu dilakukan pengoperasian penambahan bus," ungkap Heri, saat dijumpai di DPRD, Senin (20/1/2014).

Sejauh ini, menurut Heri, pihaknya masih meminta izin prinsip dari Walikota Pekanbaru untuk pengoperasian 25 unit bus TMP. Setelah meminta izin prinsip dari Walikota Pekanbaru 25 izin prinsip penambahan pengoperasian bus TMP ini akan ditentukan titik-titik koridornya bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.

Ditanya soal 20 Bus TMP ukuran besar yang biasanya beroperasi di koridor I dan 2 yang saat ini dikandangkan, Heri menyebut, kondisi bus itu saat ini sedang dilakukan perbaikan. Rencananya 20 Bus besar TMP yang ada, bila diserahkan ke PT SPP akan dikhususkan untuk daerah-daerah perbatasan Pekanbaru seperti Minas, Kampar dan Sikijang Mati.

"Untuk memaksimalkan pengoperasian TMP perlu sejalan dengan ketersedian halte. Saat ini jumlah koridor masih kurang. Saya berharap untuk pembangunan halte bisa menggandeng swasta karena nantinya pengelolaan TMP kan secara penuh akan diserahkan kepada kita, keberadaan halte saat ini masih sangat urgent dan masih banyak kekurangan," tutur Heri.

Ditanya soal tenaga kerja pramudi bus TMP koridor I dan II yang dirumahkan, dirinya akan memprioritaskan tenaga kerja yang ada saat ini terlebih dahulu. Karena persoalan gaji pramudi bus besar dan bus kecil nilai nominalnya sangat berbeda jauh.

Untuk penerimaan karyawan baru di PT Sarana Pembangunan Pekanbaru, Heri meminta agar karyawan yang dirumahkan menyiapkan persyaratan khusus dan permohonan baru seperti surat kelakuan baik, surat bebas narkoba, Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan UU lalu lintas serta ijazah minimal tamatan SD yang diperlukan untuk pendataan tenaga kerja. Karena, Heri tidak ingin ada persoalan di kemudian hari.

"Kita tidak ingin pelayanan kacau dan kita tidak membiarkan pengemudi ugal-ugalan. Kalau saya biarkan pengemudi ugal-ugalan, saya bisa didemo sama masyarakat. Soalnya pengoperasian TMP ini bersumber dari dana rakyat," pungkasnya. (rrm)