PEKANBARU, RiauAktual.com - Masih banyak orangtua siswa mengeluhkan soal biaya pendidikan sampai saat ini, bahkan setiap tahun tingginya biaya pendidikan terus menjadi keluhan dari masyarakat kepada kalangan DPRD Kota Pekanbaru.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmad MPd, menyebutkan, bahwa hal ini terjadi karena tidak tanggapnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyikapi persoalan pendidikan di Kota Pekanbaru ini. Terbukti, setiap tahun persoalan tingginya biaya pendidikan terus menjadi keluhan bagi orangtua siswa. Bahkan sulitnya orangtua siswa mendapatkan buku pelajaran terutama di sekolah dan mahalnya biaya seragam sekolah juga terus berlanjut.

"Ini bukti Dinas Pendidikan tidak tanggap dalam mencermati persoalan yang terjadi tiap tahunnya. Masa setiap tahun persoalan pendidikan tidak lepas dari biaya pendidikan yang mahal. Harusnya Disdik bisa memberikan solusi bukan malah memberatkan karena persoalan pendidikan adalah tanggung jawab kita semua," kata Ade saat ditemui di kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (30/9/2013).

Selin itu, keluhan orangtua juga menyorot sulitnya memperoleh buku pelajaran karena tidak adanya buku pelajaran yang beredar di setiap sekolah, bahkan buku pelajaran yang diperuntukan untuk siswa hanya berjumlah tertentu saja. Ditambah lagi persoalan mahalnya biaya sekolah, seperti biaya seragam, biaya beli buku cetak dan LKS merupakan kejadian yang tidak pernah berhenti dari tahun ketahun, artinya tidak ada perubahan sama sekali.

"Kita menjadi heran saja, bagaimana pula kita mau sekolah yang gratis sedangkan sekolah murah saja belum berjalan," tutur Ade Hartati.

Ade juga mempertanyakan apa gunanya anggaran dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kalau biaya sekolah masih tinggi, seperti buku pelajaran harus dibeli. Jadi, yang perlu dipertanyakan, kata Ade, kemana biaya operasional sekolah yang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwa dana alokasi untuk pendidikan itu sudah diatur, yakni 30 persen alokasi dana dari pemerintah pusat, 20 persen dana alokasi pendidikan dari Pemerintah Provinsi dan 50 persen dana alokasi pendidikan dari Kabupaten dan Kota.

"Kemana arah alokasi dana pendidikan tersebut. Bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang berkualitas dan bermutu kalau sekolah masih membebankan biaya kepada orangtua siswa," tutur Ade Hartati.

Untuk itu, tambah Politii PAN ini, seharusnya persoalan ini menjadi bahan evaluasi dan kajian oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, bagaiamana persoalan biaya sekolah yang semakin membebankan orangtua agar segera diselesaikan. Contoh saja, buku pelajaran yang sudah dibeli dan dipakai oleh kakak kelas ternyata buku tersebut tidak bisa dipakai kembali oleh adik kelasnya.

"Disdik Pekanbaru harus menyelesaikan persoalan ini. Kita tidak ingin kedepannya persoalan pendidikan banyak orangtua siswa yang menjerit lagi," pinta Ade tegas. (ysf)