PEKANBARU, RiauAktual.com - Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk warga Pekanbaru telah terealisasi sejak Selasa (25/6/2013) yang lalu. Namun Pembagian BLSM yang dijadikan kompensasi terhadap kenaikan harga BBM, masih menuai kritik di kalangan warga. 

Menanggapi hal tersebut, Zulfan sulaiman, anggota DPRD kota Pekanbaru yang juga merangkap ketua Rukun Tetangga (RT) di salah satu kelurahan di kota Pekanbaru berpendapat, seharusnya yang lebih berkompeten dalam membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat adalah RT maupun RW.

"RT maupun RW yang seharusnya lebih berkompeten dalam membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat dan bukan melalui pihak ke tiga seperti yang terjadi saat ini. Karena yang tau siapa yang kurang mampu disatu daerah adalah RT atau RW, karena mereka yang berada di lingkungan tersebut" ujarnya ketika berbincang bersama Riauaktual.com, Kamis (27/6/2013) di ruang kerjanya.

Menurutnya, jika pembagian di lakukan oleh RT/RW warga tidak perlu mengantre berdesak-desakkan untuk mendapatkan BLSM. Pemerintah seharusnya berkoordinasi dengan Ketua RT di wilayahnya mengenai pembagian BLSM.

"Ketua RT/RW yang langsung terjun bagikan ke warga. Nanti dari sana Ketua RT/RW laporkan ke kelurahan atau pihak yang berkompeten," ujar Zulfan.

Politisi Hanura ini mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang tidak menerima BLSM. "Kemarin kan banyak masyarakat mengeluh, yang masuk dalam masyarakat miskin ternyata mereka tidak menerima BLSM, dan itu banyak sekali," kata Zulfan

KPS dibagikan langsung oleh pihak kantor pos. Sedangkan datanya sendiri diduga menggunakan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari BPS pusat. Padahal data tersebut sudah tidak pernah diverifikasi. Sedangkan datanya sendiri diduga menggunakan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari BPS pusat. 

"Padahal data tersebut sudah tidak pernah diverifikasi alias kadaluarsa. Karena terakhir data tersebut sudah tidak dipakai sejak tahun 2008 silam," ungkap Zulfan

Sementara itu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sendiri tidak mengetahui secara rinci berapa banyak warga yang bakal menerima BLSM. Pasalnya, tidak pernah dilibatkan dalam program pengalihan subsidi tersebut. 

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus MT menyayangkan kondisi tersebut. Karena menurutnya, BLSM harus tepat sasaran. Sementara yang mengetahui data warganya tersebut menurutnya pemerintah daerah.

"BLSM ini harus bisa tepat sasaran sehingga mereka yang berhak saja yang harus dapat," ujar Firdaus MT kepada Wartawan.

Dia menyebutkan BLSM seperti sudah disiapkan terlebih dahulu. Namun anehnya Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk RT, RW, lurah bahkan tingkat kecamatan pun tidak mengetahui jika warganya sudah mendapatkan KPS tersebut.

Laporan: Doni Dwi Putra