PEKANBARU (RA) - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA. C.APO, menyatakan petani sawit mendukung kebijakan pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 demi memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurut Gulat, kebijakan itu memang akan menambah beban bagi petani sawit karena berdampak langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS). Namun, petani memahami langkah pemerintah tersebut merupakan bagian dari strategi besar memanfaatkan sawit untuk kepentingan nasional.
"Pada prinsipnya kami mendukung, khususnya pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan domestik. Sawit itu bisa digunakan untuk tiga hal, yakni pangan, oleokimia, dan energi," kata Dr Gulat kepada riauaktual.com, Jumat (15/5/2026).
Ia menjelaskan, produksi CPO Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 56 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 32 juta ton digunakan untuk kebutuhan ekspor dalam bentuk CPO maupun produk turunannya, sedangkan sekitar 24 juta ton dipakai untuk kebutuhan domestik.
Namun dengan implementasi B50, serapan domestik diperkirakan meningkat sekitar 5-6 juta ton. Akibatnya, volume ekspor CPO Indonesia berpotensi turun dari sekitar 32 juta ton menjadi 26 juta ton.
"Dampaknya tentu pemasukan negara dari bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (Pe) ikut menurun. Karena BPDP hidup dari ekspor CPO dan turunannya, maka untuk menjaga pemasukan itu dinaikkanlah pungutan ekspor," ujarnya.
Dr Gulat menegaskan, petani sawit memahami pentingnya program biodiesel di tengah isu ketahanan energi global yang semakin krusial. Apalagi, sawit dinilai menjadi salah satu substitusi energi fosil yang strategis bagi Indonesia.
"Kita sangat beruntung punya sawit sebagai substitusi minyak fosil. Bahkan CPO juga bisa digunakan untuk bensin sawit dan avtur. Di situ letak merah putihnya sawit Indonesia," katanya.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Apkasindo mengakui kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% dari HR CPO Maka PE menjadi USD131,19 per MT akan langsung terkoneksi ke harga TBS petani. Berdasarkan perhitungan organisasi itu, harga TBS diperkirakan turun sekitar Rp450 hingga Rp460 per kilogram pasca kenaikan pungutan ekspor menjadi 12,5 persen.
"Apapun beban di hilir seperti pungutan ekspor ini, yang menanggungnya adalah hulu, yaitu perkebunan sawit dan petani sawit ada disana," ujar Gulat.
Namun demikian, ia menilai kondisi saat ini masih memberikan keuntungan bagi petani karena harga CPO global sedang mengalami kenaikan signifikan akibat tensi geopolitik internasional.
Saat ini harga CPO disebut berada di kisaran Rp14.800 hingga Rp15.200 per kilogram dengan harga TBS Petani bermitra di Sumatera Rp3.400-4.200/kg, naik dibanding sebelum perang Iran yang berada di level Rp13.000 hingga Rp13.800 per kilogram dan harga TBS Petani bermitra Rp2.800-3.500.
"Nah di situ letak keseimbangannya. Harga CPO naik, lalu muncul pungutan ekspor 12,5 persen. Jadi meskipun harga TBS berkurang, tetap ada manfaat yang dirasakan petani, yaitu selisih sebelum PE naik" katanya.
Selain mendukung program B50, Apkasindo juga meminta agar dana pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDP lebih banyak dialokasikan untuk membantu petani sawit.
Menurut Dr Gulat, selama ini serapan program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih rendah dan belum pernah mencapai 30 persen per tahun sejak 2018. Padahal, produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh di bawah potensi ideal.
"Produktivitas kebun sawit petani saat ini hanya sekitar 1,7 sampai 2 ton CPO per hektare per tahun. Padahal idealnya bisa mencapai 6 sampai 7 ton," ujarnya.
Ia berharap dana BPDP dapat dimanfaatkan lebih luas untuk bantuan sarana dan prasarana petani, mulai dari pupuk, pembangunan jalan hingga jembatan di kawasan perkebunan rakyat.
"Boleh beban petani bertambah, tapi perhatian juga harus bertambah. Harus ada keseimbangan antara beban dengan layanan yang inklusif kepada petani sawit," katanya.
Dr Gulat juga menepis anggapan bahwa program biodiesel hanya menguntungkan produsen fatty acid methyl ester (FAME). Menurutnya, manfaat utama program biodiesel justru dirasakan masyarakat yang berhak mendapatkannya melalui subsidi energi yang lebih terjaga.
"Selisih harga biodiesel itu tidak dibebankan kepada masyarakat penerima subsidi, tetapi ditanggung dana sawit BPDPKS. Jadi manfaatnya kembali ke masyarakat," tutupnya.
