Riauaktual.com - Terkait pernyataan dari komisi IV DPRD Pekanbaru terkait dana siluman sebesar Rp1,6 miliar di APBD Perubahan 2017. Walikota Pekanbaru, Firdaus MT mengatakan bahwa tidak bijak menyampaikan pernyataan tersebut. Karena hanya akan membuat kegaduhan dimasyarakat.

"Teman-teman legislator harus membuat pernyataan jangan asal ngomong," ujar Firdaus, ketika ditemui, Rabu (15/11).

Menurut Firdaus, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru pada sejumlah awak media yang mengatakan adanya dana siluman di APBD Perubahan 2017 Pekanbaru tidak berdasar dan asal bicara.

"Sebagai wakil rakyat mestinya bijak bikin pernyataan.Yang bijak ngomongnya. Nanti diketawain rakyat," ungkapnya.

Firdaus menjelaskan, jika anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas oleh Pemko Pekanbaru bersama dengan DPRD Pekanbaru. Dimana anggaran sebesar Rp1,6 miliar itu digunakan untuk menangani masalah sampah di Pekanbaru.

"Karena keberadaan mobil angkut sampah yang dimiliki oleh Dinas terkait tidak mencukupi maka kita anggarkan dana sewa. Mereka (Anggota Dewan red) juga tahu, jika armada butuh berapa dengan kota sebesar ini.  Idealnya (Kota Pekanbaru) butuh 150 unit. Kita punya 68, yang jalan hanya 50, sisanya tidak dapat beroperasi dan sudah tua,"paparnya.

Untuk itu lanjut Firdaus, di meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru menganalisis kebutuhan mobil tambahan hingga akhir tahun sebanyak 50 mobil dengan sistem sewa.

"Tujuannya agar angkut sampah lebih maksimal dan penumpukan sampah di perumahan masyarakat dapat ditanggulangi," tuturnya.

Lebih juah dikatakan Firdaus, sebelum memutuskan menyewa 50 unit armada pengangkut sampah ini. Pihaknya terlebih dahulu melakukan lelang penyedia kendaraan. Sebagai pemenang lelang ditunjuk PT Sedayu Citra Mobil sebagai penyedia kendaraan. Sisitem sewa kendaraan ini akan akan berakhir sampai penghujung tahun.

"Sewa armada ini sampai akhir bulan Desember ini.  Untuk 2018, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama lebih tinggi dari itu (penyewaan)," jelasnya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru sebelumnya mempertanyakan anggaran sewa mobil pengangkut sebesar Rp1,6 miliar dalam APBD Perubahan 2017.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, DLHK tidak pernah membahas persoalan anggaran itu ke Komisi IV, yang notabene merupakan mitra kerja DLHK.

"Kami terkejut, kota tiba-tiab ada anggaran sewa mobil. Jelas ini anggaran siluman, karena DLHK tidak pernah membaha bersama kami. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut," kata Roni kepada wartawan kemarin. (yan)