PEKANBARU (RA) - Setelah mendapat kejelasan soal lahan yang selama ini diklaim Pemerintah Provinsi Riau atas pembangunan Pasar Cik Puan, karena didudukkan bersama antara Pemko Pekanbaru dengan Pemprov Riau, ternyata bangunan pasar tersebut berdiri di lahan milik Pemko Pekanbaru, hanya parkir dan taman saja yang sedikit mengena di lahan milik Pemprov, maka Pemko Pekanbaru diminta agar menganggarkan dana Pembangunan Pasar Cik Puan pada APBD Murni 2013 mendatang.

"Ini kan sudah jelas, makanya tak ada lagi alasan Pemko Pekanbaru untuk melanjutkan niatnya menyerahkan pembangunan pasar tersebut kepada pihak ketiga. Makanya, pada APBD Murni 2013 nanti, Pemko Pekanbaru harus menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan yang sekarang masih terbengkalai itu," demikian diungkapkan Politisi Partai Hanura yang dulunya mantan Anggota Komisi IV, dan saat ini menduduki kursi Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Darnil ketika berbincang dengan RiauAktual.com, Jum'at (12/10/2012).

Dikatakannya, jika kelanjutan Pasar Cik Puan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, maka masyarakat Kota Pekanbaru yang berdagang di lokasi tersebut akan sengsara dan merugi. Sebab, menurut politisi Partau Hanura ini, dengan dikelolah pihak ketiga, maka pengoperasian pasar tersebut nantinya akan mengedepankan komersial dan mencari untung semata.

"Janganlah dikorbankan juga lagi masyarakat, sekarang saja masyarakat sudah merugi, jika pembangunan pasar itu tidak digesah, maka penderitaan masyarakat kita akan semakin panjang. Kita lihat saja sekarang, seberapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pedagang yang menempati tempat berjualan sementara, sering terjadi kebakaran, siapa yang menanggung kalau terjadi kebakaran, sedangkan asuransi tidak mau menanggung hal semacam itu, karena memang jelas, tempat berjualannya tidak layak," tegasnya.

Kepada Walikota Pekanabru, Firdaus MT, Darnil sangat berharap agar pembangunan Pasar Cik Puan tersebut segera dapat dilanjutkan, sebab, pasar tersebut sudah menjadi lahan mencari nafkah masyarakat Kota Pekanbaru sejak dahulunya.

"Jangan sampai bergantinya Walikota kita nanti berganti pula kebijakannya, sehingga masyarakat yang dirugikan dengan perubahan kebijakan ini. Seharusnya, program yang ditinggalkan Walikota lama bisa dilanjutkan oleh kepala daerah berikutnya," pungkas Darnil. (rik)