EKONOMI (RA) - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program Amnesti Pajak di Indonesia dilakukan sejalan dengan agenda reformasi perpajakan dunia dan menempatkan Indonesia selangkah di depan negara-negara lain dalam bidang reformasi perpajakan.

 

“Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri, tidak. Tax amnesty adalah menuju kepada reformasi perpajakan kita yang juga mengikuti tren dunia,” jelas Presiden di sela kunjungannya ke Hangzhou, Cina, Senin (05/09), sebagaimana dikutip dari laman Setkab, Selasa (06/09/2016).

 

Jokowi memberi contoh, negara anggota G20, misalnya, sepakat untuk melakukan reformasi pada sistem perpajakan di negara masing-masing.

 

Sejalan dengan agenda reformasi perpajakan dunia, Indonesia juga perlu segera mereformasi ketentuan perpajakannya. Beberapa peraturan di bidang perpajakan yang akan segera direformasi, menurut Presiden, adalah Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambangan Nilai (PPN).

 

“Ini juga harus diikuti, agar kita juga tidak ditinggal,” jelasnya (rimanews.com)