PEKANBARU (RA) - Sekitar 100 massa Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (26/10/2026).
Mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga memperjuangkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, peningkatan pengawasan terhadap lahan terbakar, serta perjuangan keadilan pembagian DBH migas dan Participating Interest (PI) bagi Provinsi Riau.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Febriyansyah dan M. Rivaldo. Massa meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan hak daerah atas hasil pengelolaan sumber daya alam.
Korlap PW KAMMI Riau, Febriyansyah, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Dia mengatakan massa datang untuk menyuarakan tuntutan rakyat agar mendapat perhatian pemerintah.
"Kami hadir bukan untuk bermain-main, bercanda, ataupun mengejek. Kami datang membawa aspirasi rakyat Provinsi Riau untuk disampaikan secara langsung kepada pemerintah. Kami berharap aspirasi ini didengar dan ditindaklanjuti," tegas Febriyansyah dalam orasinya.
Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak Presiden Republik Indonesia menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. KAMMI Riau meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi persoalan lingkungan di daerah tersebut.
Massa juga mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengevaluasi serta meningkatkan pengawasan terhadap lahan-lahan yang terbakar.
Menurut mereka, pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk memperkuat upaya penanganan karhutla di Riau.
Selain persoalan karhutla, KAMMI Riau menyoroti pembagian DBH migas dan Participating Interest (PI) bagi Provinsi Riau. Massa meminta pemerintah provinsi lebih aktif memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam.
"Kami mendesak Plt Gubernur Riau agar aktif memperjuangkan keadilan DBH migas dan PI bagi Provinsi Riau. Kepentingan masyarakat Riau harus diperhatikan, termasuk dalam pembagian hasil sumber daya alam yang ada di daerah," ujar Febriyansyah.
Dalam orasinya, massa turut mengingatkan bahwa fasilitas pemerintahan dibangun menggunakan uang masyarakat. Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
