DUMAI (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan.
Strategi tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha baru, serta peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi. Kita ingin masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujar Syahrial saat Upacara Hari Santri Nasional di Dumai, Kamis (22/10/2026).
Dalam pemaparan capaian dua tahun kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah menjelaskan sejumlah kebijakan untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah pengembangan data tunggal kesejahteraan ekonomi sebagai rujukan pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan.
Data tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan sehingga penyaluran program dapat lebih tepat sasaran.
Cakupan program itu disebut mencapai sedikitnya 23 juta sasaran yang tersebar di 88 kabupaten/kota dan sekurang-kurangnya 6.000 desa.
Selain memperkuat basis data, pemerintah mendorong penerima bantuan sosial agar secara bertahap dapat meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Upaya ini diharapkan membuka jalan bagi masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Dalam pemaparan tersebut, angka kemiskinan disebut turun dari 9 persen menjadi 8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut hingga maksimal 5 persen pada 2029.
Untuk mendukung target itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah. Target yang dipaparkan adalah pembentukan sedikitnya 10 juta pelaku usaha baru hingga akhir 2029.
Hingga saat ini, disebutkan telah terbentuk sedikitnya 100.000 usaha baru di tingkat UMKM. Pengembangan usaha diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian keluarga.
Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui sektor pendidikan, salah satunya lewat program Sekolah Rakyat.
Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pada saat yang sama, keluarga diharapkan memperoleh dukungan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan.
Pelaksanaan berbagai program tersebut diperkuat melalui koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Pemprov Riau berharap sinergi lintas sektor, penguatan data, pengembangan UMKM, dan peningkatan akses pendidikan dapat mendukung penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi.
