JAKARTA (RA) - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, menjadi narasumber dalam program siniar PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) malam.
Kehadiran M. Qodari disambut langsung Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama sejumlah pengurus PWI Pusat. Diskusi interaktif tersebut dipandu wartawan senior yang juga menjadi host PWI CHANNEL, Dede Apriyadi.
Dalam diskusi tersebut, berbagai isu strategis terkait masa depan pers dan tata kelola komunikasi publik di era digital menjadi pembahasan. Salah satunya mengenai keberlangsungan media arus utama di tengah perubahan ekosistem informasi.
M. Qodari menyebut wacana pemberian keringanan pajak bagi media mainstream perlu dibahas lebih lanjut dan diusulkan kepada kementerian terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan industri pers nasional di tengah ketatnya persaingan di era digital.
Selain persoalan keberlangsungan media, Qodari juga menyoroti perlunya pembahasan mengenai tata kelola konten di media sosial. Ia menilai terdapat perbedaan antara media mainstream yang terikat kode etik jurnalistik dengan media sosial yang memiliki karakter lebih bebas.
"Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan," kata Qodari.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi kehadiran dan keterbukaan Kepala Bakom RI dalam berdialog langsung dengan insan pers melalui PWI CHANNEL.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan organisasi pers menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang kredibel.
"Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers. PWI tentu menyambut baik setiap langkah sinergi yang produktif, termasuk perhatian terhadap keberlangsungan industri media massa," ujar Akhmad Munir.
Ia menegaskan, pers nasional siap menjalankan peran sebagai jembatan informasi yang objektif antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam mengawal program pembangunan maupun penyampaian informasi saat terjadi bencana.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap institusi media bukan dimaksudkan untuk mengintervensi atau mengatur ruang redaksi.
"Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media," tegasnya.
Di akhir diskusi, pembahasan turut menyinggung penggunaan hasil survei publik sebagai bahan evaluasi program pemerintah. Berbagai data survei disebut dapat menjadi masukan untuk melihat efektivitas program pembangunan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
